WowKeren - Peneliti utama sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mendiskusikan iklim demokrasi Indonesia. Saiful menilai demokrasi Indonesia masih kelas rendah terutama karena adanya kriminalisasi terhadap ucapan. Hal ini, tutur Saiful, dapat dilihat dari penangkapan dan penahanan politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani dalam kasus "ujaran idiot".

"(Ucapan) 'idiot' itu biasa ajalah. Jangan terlalu baperan (terbawa perasaan) itu. Maksud saya dalam demokrasi biasa aja, seperti itu harusnya," ungkap Saiful dilansir CNN Indonesia pada Selasa (6/8). "Tapi lagi-lagi kelas kita masih rendah, (sementara) yang kita tuntut demokrasi yang hebat. Kalau kesannya main-main (dalam berdemokrasi) memang jadi gitu, ditangkepin, ditahan polisi."

Tak hanya itu, Saiful juga menuturkan ada faktor lain yang menyebabkan demokrasi mengalami kemunduran. Di antaranya adalah kuatnya diskriminasi kalangan minoritas terutama di bidang keagamaan, lalu pengekangan kebebasan sipil, serta kebebasan berkumpul yang berkaitan dengan kasus masa lalu yang tidak terlindungi.

"Misalnya kasus kekerasan G30S, kerusuhan 1998, dan lain-lain," jelas Saiful. "Aktivis gerakan ini sering terintimidasi."

Saiful menilai aturan hukum yang merupakan bagian dari kebebasan sipil justru tampak buruk. Apalagi berkaitan dengan perlakukan penegak hukum terhadap warga negara yang diduga melanggar hukum. Saiful menilai hal ini melanggar prinsip hak asasi manusia. "Terhadap ini baru mencapai 25 persen kinerjanya," terang Saiful.

Pemerintah dinilai ragu untuk bersikap tegas menegakkan prinsip kesetaraan warga negara. Sehingga ada peningkatan tindak diskriminasi yang terkadang disertai oleh tindak kekerasan oleh kelompok konservatif terhadap minoritas.

"Ada asumsi di elite politik bahwa gelombang konservativisme diskriminatif itu besar dan berpengaruh," tutur Saiful. "Sehingga bisa mengancam posisi politik elite itu bila mereka bersikap tegas."

Oleh karena itu, ke depan Saiful berharap ada kepemimpinan strategis di tingkat pusat hingga daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan. Lalu perlu ada pembenahan aturan yang masih memberi celah bagi praktik diskriminatif. "Para pemimpin harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak sipil dan kebebasan sipil warga negara," pungkas Saiful.