WowKeren - Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dialami oleh Indonesia. Menanggapi permasalahan ini, Presiden Joko Widodo telah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk langsung mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi karhutla.

Sikap Jokowi ini lantas dikomentari oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli menyindir agar Jokowi tak hanya marah-marah pada para pejabat pembantunya saja. Ia menilai Jokowi seharusnya memberi sanksi yang tegas dan jelas pada pelaku karhutla.

"Makanya Jokowi harus beri sanksi keras. Jangan hanya suaranya keras, marah-marahnya keras, tapi sanksinya apa gitu lho?" tutur Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, pada Rabu (14/8). "Ini yang saya kira harus diikuti. Nanti takutnya tong kosong nyaring bunyinya."

Menurut Fadli, Karhutla sudah bisa dianggap sebagai bencana tahunan. Sehingga kemarahan Jokowi yang tidak diikuti oleh alternatif kebijakan yang jelas akan sia-sia.

"Kalau misalnya cuma ngomong marah-marah enggak ada perubahan apa-apa," ujar Fadli. "Ya enggak ada dampak namanya."

Oleh sebab itu, Fadli meminta agar pemerintah berani mengambil tindakan tegas dan memberi sanksi pada para pembakar hutan dan lahan. Para perusahaan yang memiliki konsesi lahan yang terbakar juga disebut Fadli bisa bertanggungjawab terhadap karhutla.

"Apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja, dengan dalih penghematan land clearing," jelas Fadli. "Saya kira membahayakan ekosistem, membahayakan keseluruhan masyarakat lainnya yang terkena dampak atas kejadian itu."

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan bahwa aturan pencopotan aparat dari jabatan akibat gagal atasi karhutla masih berlaku. Diketahui aturan ini sudah sempat disampaikan pada 2015 lalu.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8). "Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan."