Rencana Pindah Ibu Kota Berjalan 'Mulus', Fahri Hamzah Tuding Banyak Penjilat
Nasional

Ia menilai banyak sosok dengan prinsip 'Asal Bapak Senang' di sekitar Jokowi. Sehingga apapun keputusan sang presiden, baik benar atau salah, akan tetap disepakati.

WowKeren - Rencana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia telah memasuki babak baru. Bila sebelumnya informasi soal wilayah yang terpilih sebagai pusat pemerintahan baru terus dirahasiakan, kali ini Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pengumuman resminya.

Lewat siaran langsung di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, mantan Wali Kota Solo itu menyatakan Ibu Kota baru akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Lebih tepatnya, Ibu Kota baru ini akan menempati dua wilayah sekaligus, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Namun kemajuan rencana ini rupanya ditanggapi miring oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Politikus yang berniat membentuk partai baru ini justru mengkritik langkah visioner sang presiden.

Bahkan, menurutnya, rencana pemindahan Ibu Kota yang berjalan "mulus" ini tak lepas dari banyaknya sosok-sosok penjilat di sekitar Jokowi. Penjilat tersebut, tutur Fahri, selalu mendukung langkah Jokowi kendati salah kaprah.


"Sebagiannya mungkin banyak, 'asal Bapak senang' saja kali ya. Banyak penjilat juga lagi jangan-jangan," kata Fahri ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8). "Penjilat ini kan apa yang dilakukan presiden benar saja sama dia, padahal salah. Kan enggak boleh begitu."

Menurut Fahri, Jokowi kekurangan figur tenaga ahli di bidang Tata Negara. Alhasil mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak mampu menjalankan proses bernegara yang baik.

Selain itu, Fahri pun menilai proses Jokowi memindahkan Ibu Kota ke Kaltim tak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum tata negara Indonesia. Indikatornya, ungkap Fahri, terlihat dari Jokowi yang tak mampu menelaah ketentuan hukum yang berlaku apabila berencana memindahkan Ibu Kota.

"Kalau di undang-undang, dia mesti menyelesaikan naskah akademiknya dulu. Lalu dia melakukan sosialisasi pada tingkat pemerintah," jelas Fahri, dikutip dari CNN Indonesia. "Baru lah dia bicara dengan DPR di Komisi II, di mana peraturan itu harus diubah."

Pengumuman lokasi pasti pemindahan Ibu Kota oleh Jokowi hari ini memang tak lepas dari berbagai komentar miring. Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pun sempat mengkritik keputusan Jokowi itu. Menurutnya, seharusnya saat ini Jokowi lebih fokus untuk menyelesaikan masalah Papua ketimbang mengurusi pemindahan Ibu Kota.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!