Menurut Survei yang dilakukan KedaiKOPI di 34 provinsi, ditemukan 39,8 persen warga yang tidak setuju Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Penolakan paling banyak tercatat berasal dari warga Jakarta sebesar 95,7 persen.
- Wahyu
- Selasa, 27 Agustus 2019 - 08:59 WIB
WowKeren - Menurut Survei yang dilakukan KedaiKOPI, ditemukan jika pada umumnya warga tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Survei ini sendiri digelar pada tanggal 14 hingga 21 Agustus 2019.
Dari jumlah seluruh responden yang mengikuti survei, ditemukan sebanyak 39,8 persen responden yang menyatakan tak setuju terkait pemindahan ibu kota negara. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo dalam keterangan tertulisnya.
"Sebanyak 39,8 persen responden menyatakan ketidak setujuannya terhadap pemindahan ibu kota, sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini," kata Kunto Wibowo dalam keterangan tertulis, Senin (26/8) malam.
Survei KedaiKOPI ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia terhadap 1.200 orang responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Pada survei tersebut, diketahui bahwa penduduk di Pulau Sulawesi adalah yang paling menyetujui pemindahan ibu kota. Hal ini dibuktikan dengan jumlah responden sebanyak 68,1 persen yang menyatakan setuju.
Sedangkan penolakan pemindahan ibu kota paling banyak berasal dari warga Jakarta. Sebanyak 95,7 persen responden asal Jakarta menyatakan tidak setuju ibu kota pindah. "Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," ujar Kunto.
Beberapa dari warga DKI Jakarta sendiri mengungkapkan pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota tersebut. Salah satunya ada Alif (20) yang mempertanyakan urgensi dari pemindahan ibu kota dari Jakarta.
"Kalau alasannya enggak urgent banget, nanti ruginya banyak. Aspek sebuah ibu kota itu banyak ada di Jakarta," ujar mahasiswa hukum di salah satu universitas di Jakarta tersebut. Ia menilai jika seharusnya Pemerintah Pusat menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta terlebih dahulu, agar tidak terkesan lepas tanggung jawab.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan jika pemerintah siap memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
Dalam pernyataan resminya tersebut, Presiden Jokowi mengungkap alasannya dalam memindahkan ibu kota negara adalah untuk mengurangi beban yang dialami oleh DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan air.
"Kenapa urgent sekali? Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat," jelas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
(wk/wahy)