Permintaan referendum ini digaungkan kembali menyusul tindakan rasisme yang dialami masyarakat Papua di Indonesia. Mereka juga menolak hak Otonomi Khusus Papua demi referendum.
- Elvariza Opita
- Rabu, 28 Agustus 2019 - 18:45 WIB
WowKeren - Tindakan rasisme yang dialami sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang dua pekan lalu masih bergulir panas. Diketahui insiden ini berujung dengan beberapa kerusuhan di kota-kota besar Papua serta, yang terbaru, menggemanya kembali desakan referendum.
Untuk diketahui, wacana referendum bukanlah yang pertama kali disampaikan oleh warga Papua. Informasi ini pun dibenarkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam lawatannya ke Jawa Timur kemarin, Selasa (27/8).
"Itu (permintaan referendum) kan yang selama ini kami terima. Kita sedang upaya. Saya sudah lapor ke Pak Jokowi," terang Lukas. "Jokowi adalah kepala negara itu (referendum) adalah (urusan) kepala negara."
Masalah referendum ini yang diangkat sejumlah mahasiswa dalam aksinya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Dilansir dari laman CNN Indonesia, puluhan mahasiswa Papua berunjuk rasa menggaungkan wacana tersebut sembari mengibarkan Bendera Bintang Kejora.
Tak hanya itu, sejumlah massa terlihat mengenakan baju dan atribut bernuansa Bintang Kejora di tubuhnya. Aksi ini terbilang nekat, lantaran sebelumnya aparat polisi yang berjaga sudah melarang massa mengenakan atau membawa atribut Bintang Kejora.
Polisi hanya mengizinkan Bendera Bintang Kejora untuk dikibarkan dalam aksi di depan Mabes TNI AD. Akan tetapi massa tetap mengotot dan berdebat alot dengan aparat. Perdebatan ini pun diikuti dengan sejumlah aksi nekat, seperti massa yang memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Merdeka.
Alhasil aparat kepolisian pun memberikan izinnya atas pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut. Sembari melajukan mobil komando, aspirasi terus disuarakan orator.
Mereka mengecam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Massa pun menuntut agar tindakan rasisme terhadap masyarakat Papua dihentikan.
Dalam pernyataan resmi, massa juga menolak perpanjangan Otonomi Khusus di Papua. Mereka mengaku memilih referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain itu mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menemui massa yang berunjuk rasa.
Di sisi lain, Gubernur Lukas Enembe enggan berkomentar banyak soal permintaan referendum ini. Lukas menegaskan bahwa persoalan referendum merupakan urusan negara.
"Negara yang memutuskan seperti itu. Referendum bukan saya, itu urusan negara," tegas Lukas. "Papua tetap bagian Indonesia."
(wk/elva)
