WowKeren - Kerusuhan di Bumi Cenderawasih belum juga reda kendati sepekan telah terlewati sejak insiden rasisme itu mengemuka. Yang terbaru, dikabarkan kerusuhan pecah di Deiyai, Papua pada Rabu (28/8). Namun ada yang berbeda dalam kerusuhan ini, yakni adanya tiga korban jiwa.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Rudolf Rodja. Menurut Rudolf, tiga orang yang tewas terdiri atas dua warga sipil dan seorang anggota TNI AD.

"Tidak benar laporan tentang enam warga sipil yang tewas dan terluka dalam insiden tersebut," kata Rodja, Rabu (28/8) dikutip dari Antara. "Yang pasti tiga orang meninggal dalam insiden tersebut yakni dua warga sipil dan anggota TNI AD meninggal."

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa kerusuhan itu berawal dari aksi demonstrasi di depan Kantor Kabupaten Deiyai. Demonstrasi digelar oleh 150 massa yang menuntut Bupati Deiyai untuk ikut menandatangani surat pernyataan keinginan referendum.

Usai menyampaikan tuntutan, sempat terjadi negosiasi antara aparat kepolisian dengan massa tersebut. Namun saat proses negosiasi berlangsung, tiba-tiba ribuan masyarakat datang dari berbagai penjuru dan langsung menyerang aparat menggunakan senjata tajam dan panah.

Selain menyerang aparat, massa pun mengambil alih mobil yang ditumpangi anggota TNI dan merampas senjata api di dalam kendaraan tersebut. Setelah mengambil sepuluh senpi berjenis SS 1 beserta magasin berisi amunisi, mereka membunuh anggota TNI dengan menggunakan parang dan anak panah. Peristiwa ini menewaskan Serda Rikson.

Setelah berhasil mengambil senjata api, massa lantas menembaki aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Kejadian itu membuat sejumlah anggota TNI dan Polri terluka. Saat ini para korban telah dievakuasi ke RSUD Enarotali dan situasi teranyar pun dikabarkan kondusif.

Di sisi lain, wacana referendum atas tanah Papua kian menguat. Wacana ini mulai mengemuka di publik lewat spanduk yang dipasang di depan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya.

Tak hanya lewat spanduk, keinginan masyarakat Papua untuk mengadakan referendum juga disampaikan lewat orasi di depan Istana Merdeka, Rabu (28/8). Menanggapi kejadian itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe enggan berkomentar banyak. Menurutnya isu referendum merupakan urusan negara.

"Negara yang memutuskan seperti itu. Referendum bukan saya, itu urusan negara," tegas Lukas pada Selasa (27/8). "Papua tetap bagian Indonesia."