Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi menuturkan bahwa kehadiran pemerintah diperlukan untuk mengatasi polemik di Bumi Cenderawasih.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 10 September 2019 - 14:21 WIB
WowKeren - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyoroti sikap pemerintah yang menyiagakan sejumlah aparat untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua. Peneliti LIPI Rosita Dewi menilai bahwa kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengkarut persoalan Papua. Namun, bukan militer yang dimaksud.
"Bukan aparat keamanan, melainkan pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan," kata Rosita dilansir dari Kompas, Selasa (10/9). "Yang memang sesuai dan kebutuhan orang Papua."
Lebih lanjut, Rosita mengatakan bahwa kehadiran pemerintah dalam layanan publik memang bisa dipenuhi dengan program-program pembangunan yang selama ini dilakukan. Namun dalam prosesnya, warga Papua juga harus dilibatkan. Pelibatan tersebut salah satunya bisa dilakukan melalui dialog.
"Pelibatan ini dapat dilaksanakan melalui dialog untuk menjadikan orang Papua sebagai subyek dari pembangunan Papua," tutur Rosita. "Dialog yang setara akan bisa menjembatani keinginan dan kebutuhan orang Papua dengan pemerintah."
Selain itu, dialog dinilai bisa menjadi kunci bagi proses penyelesaian persoalan Papua. "Presiden Jokowi dan administrasinya harus menempatkan dialog yang setara dan demokratis menuju Papua damai. Hal ini membutuhkan kemauan politik dari Presiden Jokowi untuk mencegah konflik berkelanjutan di Papua," jelas Rosita.
Seperti diketahui, pada Agustus lalu pecah kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Hal itu merupakan buntut dari pengepungan asrama mahasiswa Papua yang ada di Surabaya oleh oknum polisi yang diduga mengandung unsur rasis. Aksi solidaritas itu kemudian menjalar ke Fakfak dan Timika, Deiyai, Jayapura, dan Manokwari.
Ramainya insiden rasisme di sejumlah tempat membuat mahasiswa Papua yang merantau di luar Papua ingin kembali pulang. Mereka mengaku khawatir dengan keselamatan mereka.
Menyambut kepulangan para mahasiswa dari luar Papua itu, Majelis Rakyat Papua bersama pemerintah setempat sepakat untuk mempersiapkan perguruan tinggi guna menampung mereka. "Gubernur, DPRP, dan MRP lagi berkomunikasi dengan pimpinan lembaga pendidikan (tinggi untuk menyiapkan penanganan masalah itu)," kata Ketua MRP Timotius Murib, Jumat (6/9).
(wk/zodi)
