Dari 711 orang anggota MPR yang baru saja dilantik pada Selasa (1/10), terlihat hanya 376 yang hadir sehingga sidang paripurna perdana MPR diwarnai dengan banyaknya kursi kosong.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 02 Oktober 2019 - 13:54 WIB
WowKeren - Sidang Paripurna perdana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 digelar pada hari ini, Rabu (2/10). Namun sayangnya, justru banyak anggota MPR yang tidak hadir.
Sidang paripurna tersebut sejatinya membahas dua agenda strategis, yakni mengesahkan jadwal acara sidang dan pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Pimpinan sementara MPR Brigitta Hillary Lasut mengatakan bahwa sidang perdana tersebut hanya dihadiri oleh 376 orang dari 711 yang baru saja dilantik.
Artinya, ada 355 anggota yang absen pada hari ini. "Sesuai catatan hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 376 anggota dari 711 anggota MPR," kata Hillary saat membuka sidang.
Menurut Hillary, meskipun hampir separuh anggota MPR tidak hadir, namun jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan sehingga sidang paripurna sudah kuorum dan bisa dilanjutkan kembali memasuki acara utama. "Dan telah menandatangani daftar hadir dengan demikian, sidang sudah memenuhi syarat untuk dibuka karena kourum telah tercapai," lanjut Hillary.
Namun, baru saja membuka sidang tersebut, Hillary dihadapkan pada hujan interupsi yang dilayangkan oleh para anggota MPR. Sebab, pimpinan sidang sementara MPR hanya Hillary sedangkan satu orang pimpinan sementara lainnya, Sabam Sirait, tidak hadir.
Hillary merupakan pimpinan MPR sementara dari anggota MPR termuda sedangkan Sabam Sirait adalah anggota MPR tertua. Ketidakhadiran Sabam, dikatakan Hillary, berkaitan dengan kondisi kesehatannya. "Sabam tak dapat hadir karena alasan kesehatan," kata Hillary menjawab pertanyaan salah seorang hadirin.
Sementara itu, Yandri Susanto dari Fraksi PAN mengusulkan agar sidang diskors beberapa waktu. Hal itu untuk mencarikan pengganti Sabam guna mengisi kekosongan tersebut.
"Kami usul sebaiknya pimpinan menskors sidang ini, memanggil dan mengumpulkan unsur di MKD, dan unsur fraksi," kata Yandri menginterupsi. "Kalau memang diganti ya diganti, kalau diteruskan, ya kita cari celah hukumnya, fraksi PAN mengusulkan untuk dilakukan lobi-lobi."
(wk/zodi)
