Moeldoko Soal Mahasiswa Desak Presiden Terbitkan Perppu: Jangan Pakai Bahasa 'Pokoknya'
Instagram/dr_moeldoko
Nasional
Kontroversi Revisi UU KPK

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan agar mahasiswa tidak menggunakan kata 'pokoknya'. Sebab, memikirkan persoalan negara adalah hal yang kompleks.

WowKeren - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan respons terhadap tuntutan mahasiswa yang mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Mereka memberikan tenggat waktu pada presiden hingga 14 Oktober mendatang.

Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah bersikap terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat, tak terkecuali mahasiswa. Ia memastikan bahwa jajarannya akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka.

"Jadi bahwa kita itu dalam mengelola negara itu betul-betul, mau mendengarkan," tutur Moeldoko di Jakarta Pusat, Kamis (4/10). "Untuk itu ya teman-teman mahasiswa ingin diskusi ya kita tampung ya. Apa sih yang dipikirkan, kita dengerin dengan baik."

Sebagai kepala negara, presiden membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin mengutarakan aspirasinya. Tak hanya mahasiswa, namun juga masyarakat luas.


"Saya juga memberikan pemahaman, dalam bernegara ini bukan hanya mahasiswa saja yang didengar, semuanya juga didengar oleh presiden," lanjut Moeldoko. "Presiden membuka pintu Istana seluas-luasnya, semunya didengarkan dengan baik."

Terkait Perppu KPK yang dituntut oleh para mahasiswa agar segera disahkan, Moeldoko mengatakan akan melakukan kalkulasi terlebih dahulu. Ia berpesan agar mahasiswa tidak menggunakan kata "pokoknya". Sebab memikirkan negara adalah persoalan yang cukup kompleks.

"Semua nanti kan akan dikalkulasi, saya juga kemarin pesan ke mahasiswa jangan pakai bahasa 'pokoknya' lah," tegas Moeldoko. "Kita itu memikirkan negara persoalannya besar, semua harus dipikirkan. Semua harus didengarkan."

Lebih jauh, Moeldoko mengakui bahwa memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tak bisa bisa memuaskan semua pihak. Oleh sebab itu, wajar jika ada masyarakat yang tidak puas dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ia meminta agar masyarakat lebih bijak memahaminya.

"Semua warga negara bijak dalam menyikapi keputusan," tutur Moeldoko. "Karena keputusan itu seperti simalakama. Nggak dimakan bawa mati, dimakan mati, kan begitu. Sudah cirinya memang begitu. Tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait