Pada Rabu (9/10) lalu Arteria Dahlan membuat publik terkejut lantaran sikapnya yang dinilai tak beretika ketika berdebat dengan ekonom senior Emil Salim. Kali ini Arteria kembali melancarkan 'serangan' kepada Pimpinan KPK.
- Elvariza Opita
- Jumat, 11 Oktober 2019 - 20:56 WIB
WowKeren - Sosok politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan tengah menjadi sorotan publik Indonesia belakangan ini. Bukan karena prestasi, anggota dewan dari Dapil Jawa Timur ini menuai perhatian khalayak umum lantaran sikapnya yang dinilai tak beretika.
Sebagai pengingat, Arteria beberapa kali memotong perkataan ekonom Emil Salim kala tengah berdebat panas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya itu, Arteria pun diketahui enggan meminta maaf kepada Emil kendati masyarakat sudah mendesaknya.
"Kebalik dong (Prof Emil yang harusnya minta maaf ke saya)," ujar Arteria ketika dimintai pendapat soal tuntutan permohonan maaf yang dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat. "Yang bicara menghina, menista, memfitnah, mendelegitimasi dan mendiskreditkan DPR, serta menegasikan sistem pemilu kan Prof Emil."
Seolah belum puas, kali ini Arteria kembali melancarkan "serangan". Masih berkutat pada masalah KPK, kali ini serangan Arteria diarahkan kepada pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Menurutnya, kriteria pimpinan KPK saat ini keliru. Oleh karena itulah ia menilai revisi UU KPK perlu disahkan dan diterapkan demi memperbaiki hal tersebut.
"Di KPK, pimpinannya yang nggak jelas asal-usulnya, bisa jadi pimpinan," ujar Arteria ketika mengisi sebuah forum diskusi di Kopi Politik, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (11/10). "Dari posturnya saja sudah salah. Siapa pun bisa jadi pimpinan KPK asal umurnya di atas 40 tahun."
"Padahal dia akan menjadi pimpinan institusi yang mengelola kekuatan 'setengah dewa'. Kuat sekali," imbuhnya. "Nggak paham hukum bisa jadi pimpinan KPK, koordinator penyidikan dan penuntutan. Bayangin!"
Kendati demikian, Arteria enggan membeberkan detail soal pimpinan KPK jilid berapa yang ia maksud. Ia hanya menyoroti secara umum, bahwa tidak perlu pendidikan formal di bidang hukum untuk bisa menjadi pimpinan lembaga antirasuah.
"Kita mau jadi penyidik Polsek saja sekolahnya di Megamendung," katanya, seperti dikutip dari laman Detik News. "Jadi polisi dulu, paham dulu, disekolahkan di penyidikan."
"Ini pimpinan KPK yang tanda tangan sprindik, tanda tangan tuntutan berapa, itu nggak sekolah hukum. (Merasa) benar sendiri, yakin sendiri, padahal keliru, padahal sesat," imbuhnya. "Ini saya ngomong 'sesat' lagi nanti heboh lagi nih."
(wk/elva)
