WowKeren - Presiden Joko Widodo telah menunjuk dua belas orang yang akan menjadi Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang ditunjuk oleh Jokowi adalah Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar.

Mahendra telah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Ia pun mengaku diminta oleh Presiden untuk mengawal kebijakan perdagangan luar negeri, termasuk terkait sawit.

"Sebagai wakil menteri luar negeri," ujar Mahendra ketika ditanya posisi yang ditawarkan saat ia bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat (25/10). Ia juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Jokowi telah menggarisbawahi beberapa hal.

Salah satu poin utama adalah peningkatan investasi perdagangan luar negeri yang mencakup keberlanjutan industri sawit. "Menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Sawit penting dikawal dengan baik," jelasnya. "Taruhannya besar, apalagi kita melakukan proses turunan."

Sebelumnya, industri kelapa sawit tengah menjadi perhatian dari presiden. Apalagi setelah Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Hal itu tercantum pada Delegated Act Red II.

Konsekuensinya, konsumsi CPO untuk bahan bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga 2023 mendatang. Selain itu, konsumsi CPO untuk BBM di Uni Eropa akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030 nanti.

Karena itulah, Indonesia dan sejumlah negara produsen sawit lainnya menganggap bila Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap sawit. Pemerintah bahkan dilaporkan bakal segera menunjuk firma untuk mewakili RI mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa dan WTO.

Tak hanya membahas soal sawit, Mahendra dan Jokowi juga membahas dua hal lainnya dalam konteks perdagangan global, salah satunya soal perang dagang Amerika Serikat dan China. "Indonesia diminta dengan koordinasi kami untuk bisa melihat kondisi tadi bukan sebagai tantangan, tapi peluang," terang Mahendra.

Lebih lanjut, keduanya juga membahas soal cara memposisikan Indonesia untuk menarik keuntungan melalui pasar besar dunia yang berkaitan langsung dengan politik luar negeri. Karena itu, untuk ke depannya kementerian luar negeri diminta berkoordinasi langsung dengan berbagai instansi lain, terutama Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. "Terakhir, bapak presiden memberikan waktu saya satu tahun. Jika tidak, akan dicari pengganti," tutupnya.