Jokowi Ingin Pangkas Eselon, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Minta Jangan Ada Jabatan Kosong
Nasional
Jokowi Pangkas Pejabat Eselon

Wacana Jokowi ini sempat membuat heboh masyarakat. Pasalnya, sebanyak 430 ribu orang terdaftar menduduki jabatan sebagai eselon III dan IV yang hendak dihapus oleh Jokowi.

WowKeren - Presiden Joko Widodo diketahui berniat untuk memangkas jabatan eselon di struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) demi meringkaskan proses perizinan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar eselon dirampingkan menjadi 2 jenjang saja.

Menanggapi rencana Jokowi tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun angkat bicara. Menurut Edy, perampingan eselon memang diperlukan, namun hal ini juga membutuhkan kajian lebih lanjut.


"Saya tidak tahu sampai ke mana (perampingan). Kan ini harus ditata," tutur Edy di Gedung DPRD Sumut pada hari ini (28/10). "Perampingan, efektivitas untuk pekerjaan, itu perlu. Sangat perlu. Tapi itu perlu dikaji, perlu dipelajari."

Kajian terhadap perampingan tersebut dibutuhkan supaya nantinya tidak ada jabatan yang kosong. "Sehingga nanti tidak ada senggang. Ada yang kosong-kosong, yang tidak terlaksana tugas itu. Sehingga job description masing-masing berjalan," jelas Edy.

Sementara itu, wacana Jokowi ini sempat membuat heboh masyarakat. Pasalnya, sebanyak 430 ribu orang terdaftar menduduki jabatan sebagai eselon III dan IV yang hendak dihapus oleh Jokowi.

"Bila terjadi pengurangan eselon III sampai V maka kami akan berhadapan dengan manajemen PNS 430 ribu orang," jelas Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, dilansir dari Jawa Pos. "Itu kalau mau frontal tetapi menurut saya akan dilakukan bertahap."

Ridwan sendiri yakin bahwa proses perampingan eselon ini akan dilakukan secara bertahap. Skema pemangkasannya pun, ujar Ridwan, masih akan dikaji lebih lanjut di internal BKN.

Namun, BKN tak menampik bahwa pemangkasan jabatan eselon dapat berdampak positif terhadap efisiensi birokrasi. Ridwan lantas mencontohkan beberapa lembaga yang sudah melakukan pengurangan eselonisasi, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski demikian, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arief Fakhrulloh bahkan menyebut wacana Jokowi tersebut meresahkan ASN. Menurut Zudan, hal tersebut saat ini sudah membuat banyak eselon III dan eselon IV mulai menunjukkan keresahannya dengan bertanya-tanya soal rencana Jokowi tersebut.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts