Mantan staf Ahok, Ima Mahdiah menepis pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menuding sistem anggaran warisan dari Ahok adalah penyebab munculnya anggaran yang aneh. Justru sistem itu dulunya mendapat penghargaan dari Bappenas.
- Nidya Putri
- Kamis, 31 Oktober 2019 - 14:06 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuding sistem anggaran warisan gubernur terdahulu yang menjadi biang kerok munculnya kejanggalan anggaran APBD semacam lem Aibon hingga ballpoint milyaran rupiah. Pernyataan tersebut rupanya ditepis oleh anggota DPRD DKI fraksi PDIP Ima Mahdiah.
Mantan staf Gubernur DKI Jakarta terdahulu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu mengatakan jika sistem e-budgeting tersebut tidak ada yang salah. "Tidak benar bahwa sistemnya yang salah. Dulu tidak ada masalah, malah dapat penghargaan dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan dicontoh oleh kota-kota lain," kata Ima, Kamis (31/10).
Baru-baru ini anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 menjadi sorotan publik karena jumlahnya yang tak masuk akal. Menurut Ima, hal tersebut bukanlah karena sistem e-budgeting warisan Ahok yang salah melainkan Anies yang salah karena tak bisa mengawasi anak buahnya dalam menyusun anggaran.
"Ini kan masalahnya Pak Anies yang tidak monitor anak buahnya menyusun anggaran. Malah menyalahkan sistem e-budgeting ," kata Ima. Ia juga menjelaskan jika sistem penganggaran elektronik ini sebenarnya justru memudahkan Anies dalam mengelola anggaran.
Dalam e-budgeting era Ahok, pelacakan bisa dilakukan oleh sistem anggaran itu sendiri. Namun penyisiran manual tetap diperlukan. "Sebenarnya e-budgeting ini kalau mau input atau mau beli apa, sistem bisa blokir barang apa yang nggak boleh diinput atau dibeli," paparnya. "Ini guna menghilangkan proyek titipan dan mark-up anggaran."
Sedangkan biaya-biaya yang aneh seperti lem Aibon bisa terlacak dengan cepat melalui sistem tersebut. Sayangnya, menurutnya, Anies tidak melakukan apa yang dilakukan Ahok dulu.
"Saya mencontohkan apa yang dilakukan Pak BTP (Ahok) waktu menjabat Gubernur," katanya. "Beliau selama 13 jam dalam sehari menyisir anggaran bersama dengan seluruh SKPD terkait, untuk bisa meminimalisir anggaran siluman."
Gubernur selaku pimpinan seharusnya tak serta merta menyetujui SKPD sebelum mencermatinya dengan teliti. Ia juga mengatakan jika sistem e-budgeting yang dibangun Ahok ini justru lebih baik dibanding masa sebelumnya.
"Kejadian periode sebelum pakai e-budgeting itu, anggaran yang sudah disetujui kadang berubah-ubah. Maka dari itu e-budgeting bisa mengunci jika anggaran sudah disetujui," paparnya.
(wk/nidy)
