KPK menerjunkan penyidiknya untuk mengusut kasus desa siluman yang mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Dari penyidikan tersebut diketahui ada 3 'desa siluman' serta 31 desa rekayasa.
- Nidya Putri
- Rabu, 06 November 2019 - 13:42 WIB
WowKeren - Baru-baru ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap adanya sejumlah "desa siluman" yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Menindaklanjuti kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun ke lapangan.
Diketahui jika keberadaan "desa siluman" tersebut berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu pihak KPK bekerja sama dengan Polda Sultra untuk mengusut kasus tersebut.
Dalam penyelidikan tersebut, diduga setidaknya ada 34 desa yang bermasalah. "Dalam perkara ini, diduga ada 34 desa yang bermasalah, 3 desa di antaranya fiktif," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis, Rabu (6/11). "Sedangkan 31 desa lainnya ada, akan tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur."
Tanggal mundur tersebut diduga dilakukan lantaran moratorium soal penerimaan dana desa sudah ada sebelum desa dibentuk. Selain itu, penanggalan mundur dibuat agar desa yang baru dibentuk itu turut mendapatkan dana."
"Pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate," jelas Febri. "Polda Sultra juga sedang mengusut dalam membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang dinilai tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah."
Hal tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 hingga tahun anggaran 2018.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkap adanya desa siluman yang kerap mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 42,2 triliun untuk realisasi dana desa hingga 30 September 2019. Sayangnya, justru belakangan muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya.
"Karena sekarang ada transfer yang ajeg (rutin setiap tahun) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Sri. "Maka sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (transfer dana desa)."
Untuk itu, Sri akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi. "Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dan setiap tahun," lanjut Sri.
(wk/nidy)
