Anggaran 'Desa Siluman' Konawe telah diketahui keberadaannya. Namun, para warga desa-desa tersebut ikut merasa heran mengapa desanya disebut bermasalah padahal terjadi human error.
- Nidya Putri
- Kamis, 07 November 2019 - 21:02 WIB
WowKeren - "Desa Siluman" tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Julukan tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Senin (4/11).
Namun baru-baru ini terungkap jika ketiga "desa siluman" di Konawe itu adalah Desa Ulu Meraka, Desa Uepai, dan Desa Morehe. Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara membantah ketiga desa tersebut disebut fiktif oleh Menkeu Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia mengakui jika ketiga tersebut memang pernah ada dan anggaran terus cari mulai 2015 hingga 2018. Namun, ketiga desa tersebut harus dihentikan pencairan dananya.
Dengan alasan Desa Ulu Meraka tak diberikan dana desa karena namanya sama dengan desa di Kecamatan Onembute. Sementara Morehe, tidak diberikan dana desa karena wilayahnya masuk Kabupaten Kolaka Timur. "Dengan mekarnya Kolaka Timur, ada daerah kita yang diambil. Ini akan kami sanggah di Kementerian," lanjutnya.
Desas-desus soal "desa siluman" ini menjadi perhatian khalayak. Sehingga tak sedikit media yang berbondong-bondong untuk meliput desa di Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut.
Seorang warga bernma Sambo (51) yang merupakan pegawai Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe pun juga turut menceritakan soal "desa fiktif" yang ternyata adalah tanah kelahirannya.
Sambo lahir di desa meraka, namun ia baru mendengar jika ulu meraka masuk ke wilayah kecamatan lambuya. pasalnya, ini sudah ada 9 dan satu kelurahan tidak nama meraka.
"Sepengetahuan saya Ulu Meraka itu adanya di Kecamatan Onembute. Bukan di sini," ujarnya. "Saya lahir di Desa Meraka."
Sementara itu, warga Desa Tanggondipo Didin merasa heran desanya disebut bermasalah. Ia pun menceritakan jika desanya ini sudah berdiri sejak 2007 silam melalui SK Bupati Konawes Lukman Abunawas pecahan dari Kelurahan Uepai. "Tadi pagi warga banyak bercerita setelah lihat berita itu. Ramai di sini soal desa fiktif itu," katanya.
Kepala Desa Tanggondipo, Bundusila (570 pun turut buka suara. Ia menyebutkan jika Desa Uepai masuk wilayah Kecamatan Lambuya sebagai kecamatan induk. Setelah pemekaran, Lambuya terpecah menjadi beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Uepai.
Berdasarkan data terakhir, desa ini berpenduduk 129 kepala keluarga dengan luas 270 hektare. dan dirinya memimpin Desa Tanggondipo sejak 2010 silam.
(wk/nidy)
