Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding meminta agar diksi radikalisme diganti serta meminta agar pelaku kekerasan tidak digeneralisir kepada agama tertentu.
- Wahyu
- Selasa, 12 November 2019 - 14:05 WIB
WowKeren - Belakangan ini, isu mengenai penumpasan radikalisme menjadi perhatian khusus. Isu ini kemudian mulai mencuat setelah Menteri Agama Fachrul Razi mengeluarkan wacana mengenai larangan pemakaian cadar di lingkungan PNS.
Isu mengenai radikalisme ini pun dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding meminta agar radikalisme tidak dihubungkan kepada agama.
Oleh karena itu, Sarifuddin Suding meminta agar diksi radikalisme diganti dan pelaku kekerasan tidak ditujukan kepada agama tertentu. "Diksi radikal, saya kurang setuju karena diksi radikal distigmatisasi kepada agama," ujarnya pada Senin (11/11).
Sarifudin menyampaikan hal tersebut terkait dengan banyaknya kalangan yang mempertanyakan definisi radikal yang dimaksud pemerintah setelah mengaitkannya dengan cara berpakaian. "Jangan karena persoalan celana cingkrang, jidat hitam dan cadar kemudian muncul bahasa radikal. Apa hubungannya, kan tidak begitu. Saya minta diksi radikal itu dipikir ulang, bagaimana kata radikal itu diganti dengan kekerasan, ekstrimis," katanya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar kata radikalisme diganti dengan violent extremism atau kekerasan ekstrem. “Saya minta, dalam forum ini, diksi radikal ini dipikirkan ulang bagaimana agar kata radikalisme diganti dengan violent extremism," tuturnya yang dilansir dari Kompas pada Selasa (12/11).
Sementara itu, menanggapi usul tersebut, BNPT menyatakan bahwa itu bukan merupakan usulan yang wajib untuk dilaksanakan. Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menuturkan bahwa jika memang nantinya usul itu digunakan, maka harus melalui catatan atau pertimbangan tertentu.
Irfan juga tidak melihat adanya unsur negatif dari istilah radikalisme sendiri. Yang menjadi permasalahan sebenarnya di sini adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat.
"Makna positifnya itu kan radiks, radiks kan itu positif, cuma karena kita tidak cukup kuat mensosialisasikan kegunaan oleh beberapa situs yang bermuatan negatif, akhirnya terkesan radikal negatif," jelasnya. "Jadi kita tergiring untuk mengikuti maunya orang yang tidak setuju dengan negeri ini."
(wk/wahy)
