Mendikbud Nadiem Makarim Ikut Disenggol Soal Ketenagakerjaan, Ada Apa?
Nasional

Masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu PR utama periode kedua pemerintahan Jokowi. Demi mengentaskannya, Jokowi pun meminta jajarannya untuk membenahi berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan calon tenaga kerja.

WowKeren - Urusan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu hal yang diprioritaskan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Otoritas lintas kementerian pun dikerahkan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan itu, salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Bukan tanpa alasan mantan bos GoJek itu ikut dilibatkan dalam mengurusi permasalahan tenaga kerja. Pasalnya Jokowi meminta Nadiem untuk mereformasi tenaga kerja Indonesia, yang umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Berdasarkan data yang dikantongi Jokowi, sebanyak 58 persen tenaga kerja domestik merupakan lulusan SMP ke bawah. Padahal, ungkap Jokowi, diperlukan tenaga kerja cetakan pendidikan tinggi untuk bisa meraih hasil pembangunan industri yang maksimal.

Fenomena ini pun Jokowi kaitkan dengan sistem pendidikan Indonesia yang masih belum mumpuni. Oleh karena itu, menjadi pekerjaan rumah bagi Nadiem selaku Mendikbud untuk membenahi persoalan tersebut. Sehingga tenaga kerja yang dihasilkan telah memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta kecakapan yang mumpuni.


Namun demikian, Jokowi pun memiliki rencana untuk mengentaskan permasalahan dari para tenaga kerja yang lulus dari pendidikan yang lebih rendah. Nantinya para tenaga kerja itu diharapkan bisa tetap meningkatkan keterampilannya. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan dampak dari program pendidikan dan pelatihan vokasional.

"Keterampilan angkatan kerja yang eksisting harus semakin produktif dan berdaya," kata mantan Wali Kota Solo itu dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11). "Itu urusan Mendikbud, yang kami harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri."

Di sisi lain, pernyataan Jokowi ini masih berkaitan dengan rencana penerbitan Kartu Pra-Kerja pada Januari 2020 mendatang. "Saya minta Kartu Pra-Kerja ini segera bisa diimplementasikan tahun depan. Kita harapkan saat menginjak bulan Januari program ini sudah dijalankan," ujar Jokowi, dilansir Kompas.

Nantinya ada sederet program pelatihan yang bakal disediakan lewat mekanisme Kartu Pra-Kerja. Calon pesertanya pun bisa memilih langsung pelatihan yang diinginkan dengan mengakses platform digital yang disediakan.

"Mereka bisa memilih pelatihan yang diminati," tutur Jokowi. "Misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi programming, coding."

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait