WowKeren - Indonesia baru-baru ini digegerkan oleh fakta yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Ia menyebutkan jika gaji Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta yang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa tembus Rp 28 juta per bulan.

Sontak saja kabar tersebut membuat masyarakat terkejut, mengingat mereka yang masih lulusan baru namun sudah mengantongi penghasilan sedemikian besar. Merespon hal tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun buka suara.

"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (21/11). Hal ini dijelaskannya secara luas dan tak hanya melingkupi satu provinsi saja.

Ia juga menjelaskan, dalam standar gaji di masing-masing daerah tergantung kemampuan anggarannya. Namun, jika gaji tersebut porsinya terlalu besar maka anggaran untuk pembangunan justru tak bisa optimal.

"Seperti yang saya sampaikan, APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya, ini porsi bayar gajinya itu sudah cukup besar," jelasnya. "Artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan."

Menurutnya persoalan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia. "Ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan seluruh Indonesia, saya nggak bicara tentang satu daerah saja," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Lebih lanjut, ia akan membahas soal sistem penggajian lebih lanjut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. "Nanti aku bicara dulu sama Pak Mendagri ya," katanya.

Sri Mulyani menilai jika sistem penggajian yang baik tergantung dari tugas, tanggung jawab, tantangan, skill yang dibutuhkan, dan anggarannya. "Dan pejabat publik juga memiliki apa yang disebut rambu-rambu mengenai apa-apa yang dianggap sebagai kepantasan juga. Jadi itu semuanya menjadi perhatian," imbuhnya.