WowKeren - Pengamat Politik dari Universtitas Sumatera Utara (USU) Fernanda Putra Adela memberikan pendapatnya mengenai wacana penambahan periode masa jabatan Presiden Republik Indonesia (RI). Menurutnya, wacana ini dinilai justru akan mengembalikan rezim otoriter.

Sebelumnya wacana penambahan masa jabatan maksimal presiden sendiri pertama dimunculkan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Politikus PPP ini menyebut jika MPR sedang mempertimbangkan untuk mengubah masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode atau total 15 tahun terkait amandemen UUD 1945.

Fernanda menilai justru wacana penambahan masa jabatan ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Terlebih masa jabatan maksimal presiden selama dua periode sudah merupakan keputusan mutlak yang diatur dalam dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Tentu itu bagian dari kemunduran demokrasi, karena kita kan mengamandemen Undang-undang Dasar itu kesepakatan periodesasi presiden itu dibatasi 2 kali," kata Fernanda Putra Adela, Jumat (22/11). "Kita khawatirkan rezim otoritarian kembali lagi."

Oleh sebab itu, jika wacana tersebut sampai benar-benar direalisasikan maka demokrasi Indonesia akan terancam. Apalagi wacana tersebut menyebutkan jika presiden bisa saja menjabat hingga empat periode.

"Dengan wacana 3 kali, kemudian ada wacana 4 kali dan seterusnya. Itu menunjukkan demokrasi kita ini terancam. Saya pikir wacana seperti itu harus dibuang jauh-jauh," jelas Fernanda. "Negara ini butuh regenerasi secara berkesinambungan, 2 periodesasi itu sangat cukup bagi kepala negara untuk meletakkan program pembangunannya yang bisa diikuti oleh kepala negara berikutnya."

Fernanda lantas menyoroti terkait usulan wacana tersebut yang diduga muncul dari NasDem. Ia berpendapat jika wacana itu mencuat lantaran hubungan NasDem dan Presiden Joko Widodo yang belakangan terakhir ini memang menjadi sorotan publik.

"Belakangan ini hubungan NasDem dan Presiden itu dilihat publik agak renggang ya ketika NasDem bersafari ke PKS, bertemu dengan Anies Baswedan," ujar Fernanda. "Ini cara-cara manuver NasDem. Saya pikir NasDem ini lihai untuk membuat dinamika politik nasional."

Sementara itu pendapat serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana. Menurutnya, wacana penambahan masa jabatan presiden ini menandakan adanya pihak-pihak yang ingin melawan kehendak reformasi dan demokrasi di Indonesia.

"Isu soal Pilkada tidak langsung, kemudian presiden diperpanjang menjadi 3 kali ini kan isu-isu yang sebenarnya malah menunjukkan demokrasi di Indonesia itu ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan," kata Aditya. "Ada unsur di mana pandangan-pandangan yang melawan keinginan pada pihak-pihak yang melakukan reformasi pada 1998 ini sedang set back menurut saya."