Pihak kepolisian Papua menemukan adanya indikasi jika dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dipakai untuk mendukung pembiayaan Kelompok Kriminal Bersenjata yang selama ini meresahkan warga.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 26 November 2019 - 20:18 WIB
WowKeren - Pemerintah berupaya membangun agar desa-desa di Indonesia bisa maju. Hal itu diupayakan melalui aliran dana desa. Namun sayangnya, tak semua dana desa yang disalurkan pemerintah bisa tepat sasaran.
Di Papua misalnya, terdapat indikasi jika dana desa dari pemerintah justru digunakan untuk membantu aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang cukup meresahkan warga. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw. Ia berjanji akan mengusut kasus ini.
"Indikasi itu kami temukan di lapangan," kata Waterpauw di Jayapura, Selasa (26/11). "Sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa."
Apapun alasannya, Waterpauw menilai bahwa tidak tepat jika dana desa tersebut diberikan kepada KKB. Pasalnya, tujuan dasar pemerintah memberikan dan desa adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di kampung tersebut.
Oleh sebab itu, ia menegaskan agar kepala desa benar-benar memperhatikan hal ini. Jika tidak maka ia tidak akan segan untuk menindak tegas. Terkait kampung mana yang menggunakan dana desa untuk KKB, Waterpauw tidak memberikan penjelasan lebih rinci.
"Saya mengingatkan para kepala kampung agar jangan memberikan anggaran atau dana sedikitpun kepada kelompok-kelompok ini, apa pun alasannya. Kami akan tindak tegas," ujar Waterpauw. Diketahui, beredar surat dari KKB yang ditujukan kepada para kepala kampung untuk meminta pendanaan.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa situasi Kamtibmas menjelang 1 Desember relatif kondusif. Seperti diketahui, 1 Desember merupakan peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), salah satu organisasi yang berjuang membebaskan Papua dari NKRI. Aparat keamanan masih terus melakukan penyisiran di seluruh wilayah kabupaten dan kota untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Persoalan penyaluran dana desa sebelumnya juga terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Selain desa yang menerima dana pusat rupanya cacat secara prosedur, ternyata juga dipakai untuk kepentingan pribadi pejabat desa, mulai dari menikah lagi hingga membeli mobil mewah.
(wk/zodi)
