WowKeren - Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana untuk menggelar acara Reuni Akbar di Monas. Reuni 212 itu disebut akan dilaksanakan pada 2 Desember 2019 mendatang.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid lantas berbicara soal hukum pelaksanaan Reuni 212 tersebut. Menurut Zainut, Reuni 212 bersifat mubah. Namun, ia mengingatkan agar para pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN mendahulukan pekerjaan mereka lantaran 2 Desember 2019 jatuh pada hari Senin.

"Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Namanya juga berkumpul dan bersilaturahmi," ungkap Zainut pada hari ini (27/11). "Karena pelaksanaan 212 hari kerja dan bagi ASN bekerja itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang wajib tidak bisa diganti dengan yang mubah. Jadi bagi ASN wajib mendahulukan pekerjaannya."

Lebih lanjut, Zainut menjelaskan soal mubah. Ia menyebut bahwa kegiatan yang bersifat mubah dapat mendatangkan nilai ibadah apabila diisi dengan berbagai hal yang positif. Namun apabila diisi dengan kegiatan buruk, maka kegiatan mubah tersebut bisa menyebabkan dosa.

"Sesuatu yang mubah itu bisa menjadi baik dan memiliki nilai ibadah jika kegiatan tersebut diisi dengan hal kebaikan. Misalnya menganjurkan persatuan, persaudaraan, cinta tanah air, dan menganjurkan untuk menaati hukum atau peraturan," terang Zainut. "Tetapi jika reuni tersebut diisi dengan kegiatan yang tidak baik, misalnya melakukan provokasi, memfitnah, menebarkan ketakutan, kebencian, dan mengadu domba, maka reuni tersebut bisa menimbulkan dosa."

Meski demikian, Zainut memilih untuk berprasangka baik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut pun yakin bahwa Reuni 212 akan diisi oleh berbagai kegiatan yang positif. "Saya yakin Reuni 212 akan diisi dengan kegiatan dan aktivitas kebaikan," ujar Zainut.

Selain itu, Zainut juga menuturkan bahwa Indonesia kini membutuhkan suasana yang aman, sejuk, damai, dan kondusif. Suasana tersebut diperlukan untuk melakukan konsolidasi kehidupan masyarakat usai sempat mengalami gesekan sosial akibat perbedaan pilihan politik selama masa Pemilu.

"Untuk hal tersebut semua pihak khususnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya ikut terlibat aktif merajut kembali persaudaraan kebangsaan," pungkas Zainut. "Dan membantu menciptakan situasi yang kondusif agar kehidupan masyarakat kembali normal, cair dan tidak ada ketegangan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban."