Penanganan kasus dugaan 'desa siluman' alias desa fiktif ini dimonitor langsung oleh Bareskrim Mabes Polri dan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bertilia Puteri
- Kamis, 28 November 2019 - 11:28 WIB
WowKeren - Kasus dugaan adanya "desa siluman" alias desa fiktif di Kabupaten Konawe hingga kini masih diselidiki. Peyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulawesi Utara telah memeriksa 7 orang saksi tambahan dari pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan "desa siluman" ini.
Menurut Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart, pemeriksaan terhadap 7 anak buah Mendagri Tito Karnavian ini dilakukan untuk mendukung pengumpulan alat bukti kasus tersebut. "Minggu lalu, tim penyidik ke Jakarta memeriksa tujuh orang saksi dari Kemendagri," ungkap Harry di Mapolda Sultra dilansir CNN Indonesia pada Rabu (27/11).
Selain itu, Harry juga tak menampik bahwa pemeriksaan terhadap pejabat Kemendagri ini juga terkait dengan pemberian kode wilayah terhadap 56 desa yang diusulkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendefinitifan Desa di Kabupaten Konawe. "Itu domain penyidik," terang Harry.
Sebanyak 64 saksi telah diperiksa dalam kasus dugaan "desa siluman" sejauh ini. 57 orang di antaranya diperksa di Mapolda Sultra. Mereka terdiri atas pejabat desa, pejabat Pemerintah Kabupaten Konawe dan pejabat di Pemprov Sultra.
Harry juga menegaskan bahwa Polda Sultra akan terus mengusut kasus ini meski banyak yang menilai kasus ini sudah selesai. Pasalnya, penanganan kasus ini dimonitor langsung oleh Bareskrim Mabes Polri dan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penanganannya, polisi memeriksa para saksi untuk mendukung pengumpulan alat bukti kasus yang status perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan ini. Selain itu, polisi juga telah meminta agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) mengaudit jumlah kerugian negara.
Sebelumnya, kehebohan "desa siluman" ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 42,2 triliun untuk realisasi dana desa hingga 30 September 2019.
Sayangnya, justru belakangan muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Dikatakan Sri, desa-desa baru tersebut muncul hanya untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
"Karena sekarang ada transfer yang ajeg (rutin setiap tahun) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Sri. "Maka sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (transfer dana desa)."
(wk/Bert)
