WowKeren - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas tentang kurangnya anggaran penyediaan blangko e-KTP dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Menurut Tito, akar masalah tersebut adalah adanya trauma untuk mengajukan anggaran.

"Kami paham, Pak, rupanya salah satu akar masalah kenapa perdebatan kita, kenapa kok dana kebutuhan kita sekian keping, anggaran sekian. Jujur, Pak, kami melihat teman-teman di Kemendagri, terutama Dukcapil dan Kesekjenan, ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu, sehingga nyaris lama," terang Tito di Gedung DPR pada hari ini (28/11). "Nanti mengajukan anggaran diperiksa lagi."

Menurut Tito, Kementerian Keuangan juga menangani anggaran e-KTP dengan sangat berhati-hati. Kemenkeu disebut tidak setuju memberikan tambahan dana untuk blangko.

"Demikian juga kami lihat seperti ada nuansa teman-teman di Kemenkeu sangat berhati-hati," ungkap Tito. "Ketika sudah menyangkut nomenklatur e-KTP, sangat hati-hati."

Selain itu, Tito juga menjelaskan bahwa dirinya memahamai kondisi psikologis orang yang dipanggil untuk diperiksa terkait e-KTP. Hal tersebut dinilainya memang bisa menimbulkan trauma. Meski demikian, Tito mengaku sudah mengimbau agar jajarannya tidak takut untuk meminta tambahan anggaran selama memang sesuai dengan kebutuhan.

"Saya paham, Pak, mantan Kapolri, seseorang kalau dipanggil, diperiksa, jangankan teman-teman dari jajaran sipil, polisi aja dipanggil provos itu aja dag-dig-dug. Kalau itu pendek, ini traumanya bisa panjang, saya melihat itu," ujar Tito. "Saya sampaikan jangan kita nyari selamat, tapi masyarakat jadi korban. Itu harus kita perbuat, tapi taat asas dan kita bekerja dengan membangun hubungan dengan semua stakeholder, termasuk meyakinkan Kemenkeu, sepanjang itu untuk hal yang benar."

Di samping itu, Tito juga mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu dan menemukan solusi atas kurangnya anggaran ini. Solusi tersebut adalah pihak Kemendagri diminta menggunakan anggaran yang ada terlebih dahulu dan kembali mengajukan anggaran di bulan ketiga pada awal tahun.

"Sudah ketemu solusi kemarin dengan Dirjen Anggaran, silakan gunakan anggaran dulu yang sudah dialokasikan untuk blangko di awal tahun," pungkas Tito. "Tapi masuk bulan ketiga, silakan diajukan kebutuhan mau berapa dan berusaha akan dipenuhi oleh Kemenkeu."

Di sisi lain, berdasarkan pemaparan Tito dalam raker tersebut, e-KTP yang telah terpenuhi pada 2019 mencapai 3,5 juta keping dengan anggaran sebesar Rp 37,6 miliar. Namun, kekurangan e-KTP mencapai 7,4 juta keping dengan anggaran Rp 78,6 miliar. Tito sendiri hanya mengajukan pergeseran anggaran sebesar Rp 15,9 miliar.