WowKeren - Lebih dari seratus Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Klaten, Jawa Tengah, tidak memiliki kepala sekolah. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir.

Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh seorang guru SDN 2 Kapungan, Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, M Kusnan. Kusnan menyatakan bahwa selama ini, posisi kepala sekolah dirangkap oleh kasek SDN lain.

"Sudah kosong sekitar tiga tahun lalu," kata Kusnan, Senin (2/12). "Sementara dirangkap kasek (kepala sekolah) dari SDN 1."

Meski demikian, Kusnan menilai bahwa kekosongan tersebut tidak berpengaruh langsung pada proses belajar mengajar. Pasalnya, kegiatan mengajar di kelas diampu oleh guru kelas.

Karena kepala sekolah tidak memiliki jam mengajar, maka kekosongan posisi kasek tidak jadi masalah. Terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), ada operator yang bertugas untuk menyusun laporannya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Pemkab Klaten, Slamet, mengakui jika jumlah kekosongan posisi kasek di SDN Klaten kian bertambah banyak. Adapun alasannya karena para guru tersebut telah memasuki usia pensiun dan juga adanya moratorium pengangkatan PNS guru dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan bahwa masalah ini sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan.

"Memang tambah banyak, sekitar seratusan lebih," tutur Slamet. "Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan."

Meski kekosongan itu perlu untuk segera diisi, namun proses tersebut tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah, maka harus lolos seleksi khusus. Yang mana, seleksi ini memerlukan biaya. Atas alasan-alasan inilah posisi kasek dirangkap oleh sekolah lain.

"Untuk ikut seleksi itu diperlukan biaya yang bisa jadi dianggarkan di APBD," terang Slamet. "Oleh karena prosesnya tidak singkat, untuk sementara dirangkap Kasek sekolah terdekat."

Sementara itu, jumlah SDN tanpa kasek ada sekitar 159 dari total 704 sekolah. "Iya. Total jumlah SDN 704 sekolah. 24 lainnya sedang proses regrouping (penggabungan) dan hanya tinggal menunggu SK," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Klaten, Sri Nugroho.