Mantan staf Ahok kembali menemukan kejanggalan anggaran yang kali ini ada di lingkup Komisi E. Dalam anggaran tersebut tertulis pembangunan lab fisika-kimia di SMK Pariwisata yang menghabiskan dana lebih dari Rp 106 miliar.
- Nidya Putri
- Jumat, 06 Desember 2019 - 13:02 WIB
WowKeren - Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan usai munculnya sejumlah anggaran aneh dalam jumlah besar. Kali ini DPRD Fraksi PDIP menemukan anggaran Dinas Pendidikan di lingkup Komisi E yang dinilai kurang tepat.
Pasalnya, terdapat anggaran pembangunan Laboratorium Fisika dan Kimia untuk pembangunan unit baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata 74. "Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium Kimia dan Fisika", kata anggota Komisi E DPRD DKI F-PDIP, Ima Mahdiah lewat keterangan persnya, Jumat (6/12).
Keanehan ini sendiri telah ditanyakan oleh mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut dalam rapat pembahasan RAPBD dengan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12). Namun ia justru mendapatkan jawaban yang kurang masuk akal dari Dinas Pendidikan yaitu pembuatan laboratorium untuk sains terapan.
Hal ini membuat Ima melakukan penyisiran anggaran pasca ditandatanganinya MoU KUA dan PPAS antara eksekutif dengan legislatif pekan lalu. Setelah diselidiki, ternyata terdapat anggaran untuk sains terapan di program lainnya.
"Fraksi PDI Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," terangnya.
Hal lain yang ditemukan setelah dilakukan penyisiran adalah anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74 jumlah anggarannya mencapai Rp 106 lebih yang artinya jauh lebih tinggi dibandingkan pembangunan sekolah lainnya.
Tak hanya itu, permasalahan-permasalahan lain yang ditemukan adalah masalah rehabilitasi sekolah, masih ditemukan banyak anggaran renovasi sekolah nilainya sama dengan anggaran rehab ulang gedung sekolah yang perlu dikaji ulang.
Meski begitu, Dinas Pendidikan telah sepakat untuk memperbaiki anggaran tersebut. Mulai dari anggaran rehabilitasi sekolah dan akan menghilangkan anggaran pembangunan laboratorium Fisika dan Kimia yang bermasalah.
(wk/nidy)
