WowKeren - Ekonom Senior Faisal Basri ikut buka suara menanggapi rencana pemerintah untuk segera menerapkan omnibus law. Diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan persiapan untuk merevisi sedikitnya 82 undang-undang.

Faisal menilai bahwa regulasi tersebut sangat berbahaya, lantaran aturan tersebut hanya akan menguntungkan para pengusaha. Sebaliknya, kaum buruh tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan regulasi tersebut yang boleh dibilang tertutup.

"Sangat berbahaya (omnibus law ini), tidak ada kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembuatannya, tidak ada kepentingan daerah," kata Faisal di Jakarta, Rabu (18/12). "Kemudian tren pembahasannya tertutup tidak lewat pengujian akademis."

Menurut Faisal, rasa percaya diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak disebabkan lantaran 74 persen anggota dewan berasal dari partai pendukung pemerintah. Dan lagi, Prabowo Subianto dari partai Gerindra yang merupakan rival politik Jokowi saat Pilpres pun diketahui juga sudah merapat ke pemerintah.

"Jangan terjadi perselingkuhan antara negara, pemerintah pusat, dengan pengusaha," tegas Faisal. "Ini yang bahas Kadin, Apindo dan pemerintah saja, buruhnya tidak. Riak riaknya sudah ada di bawah. Apapun sampah yang dikasih ke DPR pasti disetujui."

Lebih jauh, ia pun mempertanyakan tujuan dari adanya omnibus law tersebut. Ia menyinggung pernyataan pemerintah selama ini yang selalu menyebut bahwa kondisi perekonomian RI masih stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pengangguran yang disebut-sebut mengalami penurunan.

Faisal tidak ingin jika nantinya masyarakat justru berpikir bahwa pemerintah cenderung lebih berpihak pada pengusaha. "Menurut saya nanti semua orang kaget oh pengusaha saja yang dikasih, pajak diturunkan semua diturunkan, insentif dikasih, dikasih super deductable tax, segala macam, kemudian UMP enggak pakai rumus lama," tuturnya.