WowKeren - Pemerintah hingga saat ini masih menggodok sejumlah aturan yang akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pun mengatakan bahwa aturan sanksi pidana kepada pengusaha "nakal" akan mengalami perubahan.

Seperti, hukuman pidana tersebut akan digantikan dengan sanksi administrasi jika para pengusaha "nakal" tersebut melanggar aturan. Penghapusan sanksi pidana itu bertujuan untuk membuat ekosistem usaha lebih kondusif dan nyaman bagi investor.

"Jadi kami melihat untuk berusaha basis hukumnya kita ubah bukan kriminal, tapi administratif," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (18/12). "Dan kita sudah melakukan ini di pasar modal perbankan."

Dengan penghapusan aturan tersebut nantinya pengusaha akan mendapatkan sanksi berupa denda jika melakukan pelanggaran. Apabila, pengusaha tersebut masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

"Sehingga kalau ada pelanggaran itu sistemnya denda, kalau ada pengusaha bandel, ya kita cabut aja izinnya. jadi ini ada perubahan," ungkapnya. Perubahan sanksi diharapkan bisa memberikan daya tarik bagi investor menanamkan dananya di Indonesia. "Dengan begini, kasus-kasus pengusaha diberi police line itu bisa dikurangi, jadi menambah kepastian usaha," pungkasnya.

Sementara itu, Pengusaha dan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi pun menyambut positif rencana penghapusan sanksi pidana tersebut. Menurutnya, aturan tersebut bila dinilai dari sisi pengusaha akan meminimalisir risiko pengusaha terjerat aturan-aturan yang bersifat "abu-abu" dan bisa melabeli mereka sebagai aktor dalam perbuatan pidana.

"Kami sebagai pengusaha pasti akan mencari aturan-aturan yang memudahkan job kita," ujar Eddy. "Ada beberapa aturan yang menurut kita abu-abu, kalau memang dipukul rata jadi kriminal itu berat."

Eddy juga merasa optimis ekosistem dalam usaha pun akan semakin baik jika penghapusan sanksi tersebut dilaksanakan. "Ini bagus, saya setuju. Memang hukum ini harus tetap ditegakkan, supaya semua berjalan lancar. cuma jangan sampai ada aturan yang tidak jelas dan justru memberatkan para pengusaha," sambungnya.