Wakil Bupati Nduga, Papua, Wentius Nimiangge menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. saat ini dirinya tengah mempersiapkan surat pengunduran diri untuk diserahkan ke Gubernur.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 26 Desember 2019 - 12:48 WIB
WowKeren - Wakil Bupati Nduga, Papua, Wentius Nimiangge menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut menyusul adanya seorang warganya yang ditembak mati. Ia mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan menimpa warganya.
"Iya benar (mengundurkan diri), ya alasannya itu, warga saya ditembak mati," kata Wentius dilansir Detik, Kamis (26/12). Ia melanjutkan bahwa saat ini dirinya tengah mempersiapkan surat pengunduran diri tersebut.
Selanjutnya, surat tersebut akan disampaikan ke Gubernur Papua dan juga DPRD Papua. "Iya itu sementara disiapkan, dan sementara disiapkan, dan diserahkan," katanya.
Sementara itu, ia menyebut bahwa permasalahan di Nduga harus segera dicarikan jalan keluar. Adapun hal itu tidak bisa dilakukannya sendirian, namun harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Tak hanya gubernur dan bupati, namun juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sekarang ini kan saya masih urus masalah ini, masalah pengorbanan, kami tidak gampang aja ambil keputusan gitu lho," lanjut Wentius. "Jadi ini harus ada turunnya dari gubernur, dari bupati, dari DPR, dari Mendagri itu berbagai macam, jadi pada intinya patut dicari presiden tanggung jawab."
Ia menilai bahwa di Nduga saat ini tak sedikit terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Meski sudah bertemu dengan Kapolri hingga Mendagri untuk membicarakan persoalan Nduga namun tak kunjung ada titik terang. "Tanggal 2 Desember tahun 2019 sampai dengan hari ini tanggal 24 desember 2019 ini masalah Nduga ini bermasalah terus," lanjut Wentius.
Lebih jauh, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat dalam menyikapi konflik di Nduga. Sejak konflik yang terjadi pada Desember 2018, korban konflik di Nduga terus berjatuhan.
"Kita sudah ketemu Menteri, kita sudah ketemu Kapolri, kita sudah ketemu presiden, kita sudah bicara dengan DPR," terangnya. "Tapi suara kita tidak bisa didengar oleh pemerintah pusat maupun dari TNI dan Polri."
(wk/zodi)
