Komisioner Komisi Pemilihan Umum menilai bahwa penangkapan Wahyu oleh KPK mampu menurunkan kredibilitas KPU di mata publik sehingga perlu memulihkan kepercayaan masyarakat.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 14 Januari 2020 - 08:36 WIB
WowKeren - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa pihaknya harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Hal itu menyusul tertangkapnya salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini.
Pasalnya, penangkapan Wahyu oleh KPK dianggap mampu menurunkan kredibilitas KPU di mata publik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.
"Tentu KPU harus kerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik," kata Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1). "Ini jelas peristiwa yang menjatuhkan kredibilitas institusi KPU setelah pelaksanaan pemilu kemarin."
Tak hanya memulihkan kepercayaan publik, Pramono mengatakan bahwa lembaganya tersebut juga harus mampu meyakinkan publik. Masyarakat harus memahami jika kasus yang menimpa Wahyu sama sekali tidak melibatkan KPU secara kolektif. Sebab tak menutup kemungkinan di luar sana masih banyak publik yang menanggap bahwa kasus ini melibatkan jajaran KPU lainnya selain Wahyu.
"Kan kesalahpahaman ini di publik masih banyak yang menganggap," lanjut Pramono. "Wah ini enggak mungkin Wahyu (Setiawan) sendirian, pasti melibatkan yang lain."
Kasus suap yang menyeret nama Wahyu juga melibatkan caleg PDIP Harun Masiku. Padahal sejak awal PDIP meminta KPU menetapkan calegnya, Harun Masiku, lembaga penyelenggara Pemilu tersebut sudah menolaknya.
PDIP mengajukan Harun untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Ketika PDIP meminta KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) pun, KPU juga menolaknya. Jika ada pihak yang berupaya memperjualbelikan kursi anggota DPR melalui proses PAW maka hal itu bukan menjadi kewenangan kolektif kolegial KPU.
"Persoalan kalau di luar ada makelar-makelar tentu kita tidak berkepentingan soal itu," tutur Pramono. "Dan ruang yang dimiliki KPU untuk bermain-main sebenarnya tidak ada."
(wk/zodi)
