Pemerintah bakal membuka keran impor garam lagi pada tahun 2020. Hal ini lantas membuat Sekretaris Jenderal Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (Sekjen A2PGRI) Faisal Badawi mengingatkan janji swasembada garam Jokowi.
- Nidya Putri
- Rabu, 15 Januari 2020 - 13:11 WIB
WowKeren - Pemerintah bakal membuka kembali keran impor garam industri sebanyak 2,92 juta ton pada tahun 2020. Jumlah ini bahkan mengalami kenaikan 6 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 2,75 juta ton.
Impor garam ini lantas menjadi perhatian sejumlah pihak. Apalagi setelah alasan impor terungkap karena kualitas garam lokal dianggap masih belum sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menilai impor garam terpaksa dilakukan demi menjaga keberlangsungan industri dalam negeri. Pasalnya, garam selama ini menjadi bahan baku serta bahan penolong bagi industri seperti industri CAP, makanan dan minuman, farmasi, pertambangan, dan lain-lain.
"Selama pasokan garam dan gula untuk industri yang mempunyai requirement tinggi untuk produk-produknya mau tidak mau terpaksa kita harus impor," ujar Agus di kantor Kemenperin. "Karena kita tidak boleh mematikan industri itu sendiri hanya karena tidak mempunyai bahan baku."
Sayangnya anggapan tersebut direspon berbeda oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (Sekjen A2PGRI) Faisal Badawi. Ia mengatakan jika kualitas garam dalam negeri tidak kalah dengan garam impor.
"(Buktinya) ada beberapa perusahaan yang menggunakan pure garam lokal tapi masuk industri aneka pangan kok," katanya. Ia juga turut menyinggung komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin menghentikan keran impor.
"Pak Jokowi dulu membangun tempat industri garam yang bisa penuhi mutu kualitas yang dibutuhkan industri," ucap Haryo dilansir CNBC Indonesia, Rabu (15/1). "Sampai sekarang industri garam di Nusa Tenggara Timur sudah terealisasi sebagian walau belum memenuhi satu target."
Menurut Haryo, target swasembada garam semestinya sudah selesai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi. Apalagi Jokowi telah meninjau tambak garam eks tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir Agustus 2019 lalu.
Ia menambahkan jika tambak garam di NTT bisa mencukupi kebutuhan garam industri sehingga tak perlu lagi impor. "Kita harapkan impor tidak bertambah banyak karena dalam negeri sudah ada penambahan area industri garam yang berkualitas," katanya.
(wk/nidy)
