MUI menilai bahwa pemerintah sebaiknya lebih memberikan kebebasan pada khatib salat Jumat selama yang disampaikan sesuai dengan prinsip beragama, berbangsa, dan bernegara.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 22 Januari 2020 - 12:05 WIB
WowKeren - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung baru-baru ini berencana untuk mengatur teks khotbah salat Jumat. Hal tersebut bertujuan untuk menangkal paham radikalisme agar tidak menyebar di Kota Bandung.
Wacana ini pun mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia. MUI menyarankan agar pemerintah lebih memberikan kebebasan pada khatib Jumat untuk menyampaikan khotbahnya.
Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, menilai bahwa tidak masalah jika khatib diberi kebebasan untuk memberikan isi khotbah selama yang disampaikan tidak bertolak belakang dengan prinsip agama, bangsa, dan bernegara.
"Dalam konteks khotbah ini tentu pemerintah akan lebih bagus posisinya untuk memberikan kebebasan kepada khatib," kata Amirsyah dilansir Detik, Rabu (22/1). "Sepanjang berjalan sesuai prinsip-prinsip beragama, berbangsa, dan bernegara."
Selain itu, dalam khotbah Jumat sendiri sudah ada tata tertib yang harus dipatuhi. "Dalam khotbah Jumat itu sudah ada tata tertib, rukun, syarat. Hal semacam itu tidak bisa diintervensi," lanjut Amirsyah.
Lebih lanjut, Amirsyah menilai bahwa pemerintah cukup memberikan saran terkait materi khotbah tanpa harus melakukan intervensi pada substansi yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, wacana tersebut perlu dibicarakan lagi dengan berbagai pihak.
"Paling dalam konteks untuk bagaimana khotbah Jumat itu memberikan muatan-muatan," lanjut Amirsyah. "Dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keimanan, sejalan dengan prinsip kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara."
Begitu juga dengan materi khotbah. "Sebaiknya soal materi ini diberikan kepada khatib melalui ormas-ormas yang sudah mempunyai porsi mubaligh, sehingga kalau ini didialogkan bersama-sama akan lebih bagus, jadi sifatnya bukan instruksi," tutur Amirsyah.
(wk/zodi)
