Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada Sri Mulyani dan pemerintah karena belum juga mencairkan kredit murah Rp 1,5 triliun kepada pihaknya.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 24 Januari 2020 - 10:12 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPNU) sempat berselisih beberapa waktu lalu. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada Sri Mulyani dan pemerintah karena belum juga mencairkan kredit murah Rp 1,5 triliun kepada pihaknya.
Meski demikian, perselisihan antara Sri Mulyani dan PBNU ini dikabarkan telah berakhir dengan baik. Sri Mulyani diketahui telah menyambangi Kantor PBNU untuk membahas mengenai kredit ultra mikro pada Kamis (23/1) kemarin.
Kedatangan Sri Mulyani ke Kantor PBNU disambut langsung oleh Said Aqil. Ia pun menyebut bahwa kedatangan Sri Mulyani memang telah ditunggu.
"Ini yang kami tunggu-tunggu, sudah agak lama karena sementara ada vakum," tutur Said Aqil dilansir Kumparan pada Jumat (24/1). "Macet seakan-akan hilang komunikasi."
Sri Mulyani sendiri dikabarkan bersepakat untuk memperbaiki dan menyempurnakan skema kredit ultra mikro kepada masyarakat tak mampu atas saran dan masukan PBNU. Skema ini memiliki bunga serendah-rendahnya sebagai afirmasi kepada rakyat kecil.
Meski demikian, Sri Mulyani belum memberikan komentar atas kunjungannya ke PBNU. Meski mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut dikenal aktif di sosial media, Sri Mulyani sama sekali tidak membagikan kegiatannya di Kantor PBNU.
Kunjungan Sri Mulyani ke Kantor PBNU hanya dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti. "Benar. Pertemuannya kemarin sore, untuk membahas kredit ultra mikro," tutur Nufransa.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menjelaskan soal janji kredit murah sebesar Rp 1,5 triliun yang ditagih oleh Said Aqil tersebut. Menurutnya, dana tersebut telah dialokasikan di APBN Tahun 2017 untuk mendukung penguatan pengusaha di level ultramikro, yaitu yang di bawah level kredit usaha rakyat dan juga tidak memiliki akses ke pembiayaan.
"Oleh DPR disetujui Rp 1,5 triliun," ujar Sri Mulyani pada 26 Desember 2019. "Termasuk pada level grassroot adalah yang ada di dalam afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan, karena NU sebagai salah satu ormas yang besar, memang memiliki banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya antara 5-10 juta pengusaha."
(wk/Bert)
