Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat postingan Facebook-nya mengatakan bahwa pembentukan pansus dalam kasus Jiwasraya adalah untuk menargetkan para menteri untuk digulingkan. Menteri Koordinator Perekononian Airlangga Hartarto pun turut buka suara.
- Nidya Putri
- Selasa, 28 Januari 2020 - 23:00 WIB
WowKeren - Polemik yang menjerat kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya hingga kini belum berakhir. Terakhir, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut mengungkapkan pendapatnya terkait permasalahan tersebut.
Dalam postingannya di Facebook, SBY mengungkapkan kecurigaannya terhadap pembentukan Pansus Jiwasraya. Menurutnya, Pansus tersebut dibuat untuk menjatuhkan sejumlah tokoh.
Adapun tiga tokoh yang ditargetkan untuk jatuh akibat kasus Jiwasraya ini adalah Mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Presiden Joko Widodo. "Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohi] harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab," kata SBY. "Presiden Jokowi juga harus dikaitkan."
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan untuk memastikan kebenaran dari kabar itu. Pasalnya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja lah yang tahu.
"Tanya ke OJK saja soal itu," ujar Airlangga ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (28/1). Kemudian ia enggan untuk memberi keterangan lebih lanjut terkait kabar tersebut dan bergegas menuju ruangannya untuk menghadiri rapat internal di sana.
Sementara itu, Sri Mulyani yang disebut-sebut menjadi "target" enggan menjawab pertanyaan terkait isu tersebut. Ia justru nampak bergegas ke dalam mobil untuk segera mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden , Selasa (28/1).
"Nanti malam saja, ya," kata Sri Mulyani saat dihadang wartawan di DPR. Nanti malam, Sri Mulyani dijadwalkan untuk melanjutkan rapat dengan Komisi XI DPR RI membahas kondisi ekonomi 2019 dan 2020.
Sebelumnya, Erick Thohir sendiri hanya memberikan jawaban adem ketika ditanyai soal isu pembentukan pansus tersebut. Menurut Erick, jabatan bukan hal yang utama. Yang terpenting adalah sifat dan karakter dari sosok tersebut harus tetap melekat, entah ketika menjadi manusia biasa maupun saat menjabat.
"Saya rasa gini lho, kalau jabatan itu kan sesuatu yang bisa setiap saat hilang," ujar Erick di Jakarta, Selasa (28/1). "Yang penting kita sebagai manusia tidak merubah karakter kita, jati diri kita karena jabatan. Jabatan itu bisa anytime (hilang)."
(wk/nidy)
