Data yang Diserahkan ke Presiden Disebut Mahfud MD 'Sampah', Begini Kata Veronica Koman
Nasional

Data tahanan dan korban tewas Papua yang diserahkan oleh tim Veronica Koman kepada Presiden Jokowi disebut oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebagai 'sampah'. Meski begitu, Veronica tetap memberikan respon tenang.

WowKeren - Sejumlah aktivisi hak asasi manusia (HAM) yang tergabung dalam tim Veronica Koman diketahui telah menemui Presiden Joko Widodo saat orang nomor satu di Indonesia itu saat berkunjung ke Canberra, Australia, pada Senin (10/2) kemarin.

Tim Veronica tersebut ternyata menyerahkan data tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Jokowi. Data yang dimaksud berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Sayangnya, data yang diserahkan kepada Jokowi tersebut disebut oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai sampah. "Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah," kata Mahfud di Istana Bogor, Selasa (11/2).

Mahfud yang turut mendampingi Jokowi di Negeri Kanguru juga tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara. "Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita enggak tahu itu Koman apa bukan," ujarnya. "Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak."


Menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Veronica pun memberikan respon tenang. "Namun tetap sangat disayangkan, mengingat ini akan memperdalam luka orang Papua," ungkap Veronica dilansir Kompas, Rabu (12/2).

Meski begitu, ia mengaku tak terkejut dengan pernyataan Mahfud tersebut. Pasalnya, Mahfud pernah menyebut bahwa tidak ada lagi kasus kejahatan HAM pasca-reformasi 1998 yang pernah menyakiti hati rakyat.

"Mengingat beliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat yaitu bahwa tidak ada satu pun pelanggaran HAM di era Jokowi, jadi sebetulnya tidak terlalu mengagetkan ketika pernyataan seperti ini juga muncul dari beliau," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika sulit bagi korban untuk mendapat keadilan karena pelanggaran HAM tidak diakui oleh pemerintah. Hal ini justru menunjukkan semakin buruknya penegakan HAM saat ini.

"Boro-boro dapat keadilan, untuk diakui adanya pelanggaran saja pun tidak," terangnya. "Pernyataan ini memberikan sinyal makin suramnya penegakan HAM di era saat ini."

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait