Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Donny Gahral, menyatakan bahwa UU Omnibus Law Ciptaker ini akan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 02 Maret 2020 - 10:30 WIB
WowKeren - Pihak Istana buka suara mengenai hasil survei Lokataru Foundation yang menunjukkan bahwa mahasiswa menganggap jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja bersifat represif. Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Donny Gahral menyatakan bahwa UU ini akan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi.
"RUU Ciptaker jauh dari otoriter, represif dan neo-Orba," kata Donny dilansir Detik, Senin (3/2). "RUU ini menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi demi terciptanya lapangan pekerjaan."
Ia menjelaskan jika kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja tidak akan serta merta mengurangi hak demokratis warga negara. Sebab, justru dengan regulasi yang lebih sederhana maka akan semakin kuat pula pengawasan dan penegakan hukum.
"Kewenangan pemerintah pusat dalam RUU ini tidak untuk mengurangi hak-hak demokratis," lanjut Donny. "Melainkan harus dibaca dalam semangat penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan hak asasi setiap warga negara."
Begitu juga dengan pengawasan. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan selalu terbuka dengan berbagai masukan yang sifatnya membangun dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses legislasi di parlemen.
"Penyederhanaan regulasi juga tidak lantas memandulkan pengawasan dan penegakan hukum, justru semakin kuat," lanjut Donny. "Prinsipnya, setiap masukan yang konstruktif diterima dan menjadi bahan pertimbangan serius dalam proses legislasi di parlemen."
Tak hanya itu, pihak Istana juga akan berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Omnibus Law. "Sosialisasi terus dilakukan dan setiap masukan dicatat dan dipertimbangkan. Beberapa miskomunikasi akan diluruskan," ujarnya.
Hal senada juga sebelumnya diungkapkan oleh DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan jika hasil survei tersebut juga menjadi dasar bagi DPR untuk menggencarkan sosialisasi RUU Cipta Kerja. Ia tak ingin adanya miskomunikasi yang menyebar di masyarakat soal Omnibus Law.
(wk/zodi)
