Rizal Ramli: Di UU Omnibus Law Banyak Titipan Pengusaha yang Jadi Penumpang Gelap
Nasional
Pro-Kontra RUU Omnibus Law

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menilai bahwa RUU tersebut berpotensi untuk melanggar banyak hukum. Pasalnya, pemerintah dianggap telah membabat banyak UU seenaknya.

WowKeren - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja hingga kini masih digodok oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, perekonomian Indonesia terutama di bidang investasi diharapkan dapat terpacu.

Sayangnya, RUU Omnibus Law ini mendapat banyak penolakan. Aliansi masyarakat yang tergabung dalam kelompok "Gejayan Memanggil" bahkan siap turun ke jalanan untuk menolak RUU Omnibus Law pada Senin (9/3) hari ini.


Ekonom Rizal Ramli sendiri menilai bahwa RUU tersebut berpotensi untuk melanggar banyak hukum. Pasalnya, pemerintah dianggap telah membabat banyak UU seenaknya.

"Jadi gini, Omnibus Law itu kan UU pamungkas. Potensi melanggar hukumnya besar sekali," terang Rizal di Surabaya, Minggu (8/3). "Bagaimana UU yang ada dibabat saja seenaknya. Bungkusnya bagus, bakal menarik investasi, bakal menciptakan lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi katanya sampai 6 persen."

Rizal sendiri mengaku tidak mempercayai janji pemerintah Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah disebutnya masih belum memberi angkat perkiraan tentang manfaat RUU Omnibus Law tersebut.

"Angkanya saja pemerintah enggak pernah kasih," ujar Rizal. "Angka investasinya berapa, kasih angkanya dong, berapa lapangan kerja yang akan diciptakan, pertumbuhan ekonomi berapa."

Lebih lanjut, Rizal meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 tetap hanya akan berada di angka 4 persen apabila RUU Omnibus Law dipaksa untuk disahkan pada tiga bulan mendatang. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut juga menyinggung soal pengusaha yang disebutnya menjadi penumpang gelap.

"Saya tantang menterinya siapapun yang menjamin ada berapa lapangan kerja yang diciptakan dengan UU Omnibus Law ini, investasi dan lainnya," tegas Rizal. "Karena di UU ini, banyak titipan-titipan pengusaha yang jadi penumpang gelap. Mereka menyelundupkan pasal percepatan dalam UU ini."

Lebih lanjut, Rizal mencontohkan salah satu aturan yang seakan merupakan "titipan" pengusaha dalam RUU Omnibus Law. Yakni izin pengusaha yang bergerak di sektor tambang bisa dengan cepat diperpanjang apabila akan habis. Padahal, tutur Rizal, izin tersebut seharusnya ditinjau ulang terlebih dahulu.

"Tambang-tambang yang sudah memasuki 30 tahun seharusnya dikembalikan ke negara," pungkas Rizal. "Ini malah di UU banyak titipan dan membiarkan mereka penambang memperpanjang izinnya."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts