Aliansi masyarakat di Yogyakarta kembali siap menyuarakan aspirasinya dalam payung gerakan 'Gejayan Memanggil'. Aksi kali ini dilatarbelakangi penolakan terhadap RUU Omnibus Law.
- Elvariza Opita
- Senin, 09 Maret 2020 - 08:48 WIB
WowKeren - Salah satu rancangan undang-undang yang tengah digodok pemerintah adalah terkait Omnibus Law. Bila sudah diresmikan, beleid ini akan melebur puluhan undang-undang dan mengefisiensikan birokrasi yang ada.
Namun rupanya keberadaan RUU yang digadang-gadang bisa menjadi solusi peningkatan investasi di Indonesia ini justru ditolak banyak pihak. Bila sebelumnya kaum buruh sempat menolak RUU Omnibus Law, khususnya di bidang Cipta Kerja, kini aliansi masyarakat dalam kelompok "Gejayan Memanggil" lah yang siap turun ke jalanan.
Massa "Gejayan Memanggil" sendiri sebelumnya sudah pernah menyuarakan aspirasi mereka ketika Indonesia dibuat geger dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan seperti sebelumnya, massa ini tentu terkonsentrasi di Yogyakarta. Sedianya demonstrasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat itu akan digelar pada Senin (9/3) hari ini.
Namun ternyata aksi Gejayan Memanggil hari ini tak hanya fokus menolak RUU Omnibus Law. Mereka pun turut menyoroti RUU Ketahanan Keluarga yang sempat membuat geger publik beberapa waktu lalu.
"Kami coba menganalisa bagaimana #OmnibusukLaw dan #RUUKetahananKeluarga saling terkait untuk melanggengkan rantai eksploitasi yang kian mengungkung perempuan," tulis mereka sebagai caption dalam postingan di Instagram-nya. "Seiring dengan #internationalwomanday #gejayanmemanggil #gagalkanomnibuslaw."
Tak berhenti sampai di situ, massa pun ikut mengaitkan RUU Omnibus Law ini dengan kebijakan Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Sebagai pengingat, dengan kebijakan tersebut, mahasiswa diperkenankan untuk mengganti masa kuliah mereka selama 3 semester dengan kegiatan seperti magang, wiraswasta, maupun pertukaran pelajar.
"Semangat ya dibodoh-bodohin rezime lagi ;)" ujar mereka sebagai caption. Dalam postingannya, mereka mengklaim RUU Omnibus Law dan kebijakan Kampus Merdeka bisa menempatkan mahasiswa sebagai tenaga kerja gratis.
Rencananya, titik kumpul akan dilaksanakan di tiga tempat, yaitu Bundaran UGM, Multi Purpose UIN, dan Taman Pancasila UNY. Aksi tersebut akan digelar di sepanjang jalan Gejayan mulai pukul 09.00 WIB dengan agenda Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan.
(wk/elva)
