Untuk merealisasikan target ini, Kemnaker akan mendorong SMK, Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK) dan Pendidikan Tinggi untuk menggelar kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK).
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 12 Maret 2020 - 23:41 WIB
WowKeren - Masalah kurangnya lapangan kerja masih menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan untuk bisa menempatkan sebanyak 2,1 juta tenaga kerja.
Tentu saja untuk merealisasikan target ini, Kemnaker tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan mendorong Sekolah Menengah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK) dan Pendidikan Tinggi untuk menggelar kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK).
Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Aris Wahyudi mengatakan BKK bisa membantu alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi/LPK mencari pekerjaan. Sedangkan bagi pengusaha, BKK bisa berfungsi untuk menjembatani pengusaha untuk merekrut tenaga kerja.
BKK juga bisa menjadi tolok ukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan pasar kerja. "Keberadaan BKK sangat diperlukan bagi, pendidikan tinggi sebagai lembaga yang menyalurkan lulusan ke dunia kerja," kata Aris di Jakarta pada Rabu (12/3).
Siswa yang akan menyelesaikan studi maupun alumni bisa merasakan dampak positif dari kehadiran BKK, tentu saja jika BKK ini dikelola dengan baik. Dengan adanya BKK, siswa merasa memiliki jaminan untuk memperoleh pekerjaan. "Siswa merasa memiliki jaminan memperoleh pekerjaan setelah lulus melalui suatu wadah berupa BKK," kata Aris.
Selain itu, BKK juga akan bisa memberikan dampak pada reputasi sekolah tersebut. "Jika BKK mampu menjalankan fungsi-fungsi BKK dengan baik, maka persepsi masyarakat terhadap sekolah tersebut secara tidak langsung akan baik pula, " ujar Aris.
Lebih jauh, Aris berharap agar integrasi data antara sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) dengan sistem informasi yang dimiliki Kemendikbud dapat terlaksana dengan baik. "Kerja sama BKK dengan Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota, khususnya dengan Pengantar Kerja, diharapkan dapat memperoleh informasi pasar kerja yang lebih benar dan terpercaya, " kata Aris.
(wk/zodi)