WowKeren - Presiden Joko Widodo akan mempercepat uji coba program Kartu Prakerja guna meredam dampak tekanan ekonomi akibat wabah virus corona. Hal ini dilakukan untuk menampung para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penurunan aktivitas industri usai corona menyerang.

Kartu Prakerja sendiri awalnya ditargetkan untuk diuji coba pada April 2020. Namun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan pemerintah mengupayakan agar uji coba bisa dilakukan akhir bulan ini.

Jika semula rencananya akan diuji coba di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kini, pemerintah juga turut mengubah lokasi uji coba program tersebut ke Manado, Bali, Kepulauan Riau, dan Surabaya yang merupakan daerah utama terdampak virus corona.

"Di akhir bulan ini atau awal April akan kami langsungkan di tiga wilayah terdampak Covid-19, yaitu Manado, Bali, dan Kepulauan Riau," kata Rudy, Kamis (12/3). "Nanti juga akan ditambah satu wilayah lagi, yaitu Surabaya."

Meski sasaran utama adalah para pekerja di industri yang terdampak corona, namun pemerintah tetap membuka pintu pelatihan bagi lulusan yang masih menganggur dan pekerja yang ingin menambah keterampilannya. Hal ini sejalan dengan tujuan awal program yang lahir dari janji kampanye Jokowi.

"Kami tetap buka seluas-luasnya karena Pak Presiden minta ini program jangan dibuat sebagai business as usual," katanya. Di sisi lain, Rudy belum bisa memastikan berapa kuota peserta di tiap wilayah, namun program ini tetap menargetkan jumlah peserta nasional mencapai dua juta orang.

Pemerintah sediri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program tersebut. Dana tersebut terdiri dari biaya insentif bagi peserta dan biaya pelatihan keterampilan.

Biaya insentif yang diberikan sebesar Rp 500 ribu per peserta selama masa pelatihan. Rata-rata waktu pelatihan mencapai satu sampai tiga bulan.

Bila dikalkulasi dengan jumlah dua juta peserta, maka setidaknya ada Rp 1 triliun dana khusus untuk insentif. Sementara sisanya, sekitar Rp 9 triliun merupakan biaya pelatihan dengan jumlah bervariasi tergantung jenis pelatihan.

"Untuk pelatihan, ada yang hanya Rp 3 juta, ada juga yang butuh sampai Rp 7 juta, Rp 8 juta, kan keahliannya beda-beda," paparnya.

Program juga akan melibatkan pemerintah daerah dan Project Manager Officer (PMO). Namun, tidak ada aliran dana dari keduanya.

"Pemda nanti bantu data untuk penempatan peserta, bisa memanggil industri pula untuk penempatan," jelasnya. "Sementara PMO menentukan jenis pelatihan kepada peserta."

Ia kemudian menambahkan bahwa peserta yang sudah pernah mengikuti program Kartu Prakerja, nantinya tidak bisa mengikuti lagi. "Satu kali ya sudah, kalau sudah lakukan, tidak bisa lanjut (coba keterampilan) yang lain," pungkasnya.