Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom menilai bahwa lockdown merupakan langkah yang besar.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 17 Maret 2020 - 13:23 WIB
WowKeren - Jumlah pasien yang dinyatakan positif corona kian meningkat di Indonesia. Hingga Senin (16/3) dilaporkan ada sebanyak 134 kasus.
Meski demikian, pemerintah RI belum berencana untuk menerapkan kebijakan penguncian akses atau lockdown. Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom mengatakan, pada dasarnya lockdown bisa dilakukan di Indonesia.
Meski demikian, penguncian yang dilakukan sebaiknya tidak berdasarkan wilayah administrasi, namun lebih ke penguncian secara kepulauan. "Sebaiknya dilakukan 'lockdown kepulauan' (Indonesia negara kepulauan, maka air (laut) sebagai isolator terbaik)," kata Chairul dilansir Detik, Selasa (17/3).
Ia tidak menampik bahwa langkah lockdown adalah langkah yang besar. Ia kemudian mencontohkan lockdown Pulau jawa. Seandainya ada 1 persen warga yang positif terinfeksi corona maka dibutuhkan fasilitas untuk satu juta pasien. Ia pun menekankan bahwa corona adalah masalah yang harus dihadapi bersama. "Semoga wabah corona menjadi gerakan solidaritas nasional," ujarnya.
Sementara di Jawa Timur, Chairul mengatakan kebijakan berdasarkan wilayah administratif masih belum perlu untuk dilakukan. "Virus corona tidak faham terhadap wilayah atau daerah. Jadi, pada prinsipnya tidak perlu lockdown daerah. Tapi kalau diperlukan lockdown kepulauan," jelasnya.
Yang jelas, langkah kebijakan untuk menangani corona ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa namun harus melalui pertimbangan yang tenang. "Yang jelas, tidak terlihat grusa-grusu, tenang dan antisipatif," pungkasnya.
Langkah untuk melakukan lockdown cukup menimbulkan pro-kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap perlu untuk menekan penyebaran virus corona namun di sisi lain ada konsekuensi besar yang juga harus dipertimbangkan.
"Lockdown itu mengisolasi diri," kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dilansir Antara, Selasa (17/3). "Apakah kita siap membiayai penduduk Sulteng kalau lockdown dilakukan, karena mereka tidak boleh beraktivitas di luar rumah? Tidak bisa."
(wk/zodi)
