Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat buka suara terkait mundurnya CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara sebagai Stafsus Presiden terkait polemik konflik kepentingan dalam program Kartu Pra Kerja.
- Nidya Putri
- Rabu, 22 April 2020 - 10:14 WIB
WowKeren - Polemik platform Ruangguru yang terlibat dalam program Kartu Pra Kerja membuat CEO Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara memutuskan untuk mundur dari jabatan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo. Mundurnya Belva tersebut justru menuai perhatian dari partai Demokrat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf pun mengatakan bahwa program pelatihan Kartu Pra Kerja lebih baik dihentikan. "Menurut saya mundurnya Belva ini bijak bagi Belva, tapi proyek tak boleh jalan terus," kata Ketua DPP Demokrat dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (21/4).
Menurutnya, jika program pelatihan lewat kartu prakerja dilanjutkan, sama saja artinya memberi keuntungan terhadap perusahaan milik Belva, Ruangguru. Sekedar informasi, Ruangguru merupakan salah satu dari 8 mitra yang akan memberi pelatihan daring pada program yang ditujukan mengurangi dampak krisis pandemi virus corona.
Lebih lanjut, Dede mengatakan bahwa dengan meneruskan program pelatihan Kartu Pra Kerja, pemerintah artinya terus melanjutkan pemberian proyek tanpa tender kepada delapan perusahaan. Ia juga mengatakan program tersebut mengabaikan belasan ribu lembaga pelatihan yang telah menjadi mitra kerja pemerintah selama bertahun-tahun untuk mencetak pekerja terlatih di Indonesia.
"Ada 19 ribu lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah yang tidak dilibatkan dan (tidak) mendapat dukungan sama sekali, padahal selama bertahun-tahun sudah mencetak pekerja dengan memberikan pelatihan (dan) kursus baik secara langsung maupun online," terangnya.
Ia pun menambahkan bahwa seharusnya pemerintah menggunakan mitra kerja seperti lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan dalam melaksanakan program Kartu Pra Kerja. Menurutnya, mitra-mitra pemerintah itu telah bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memiliki pengajar yang sesuai dengan dunia industri.
"Seharusnya gunakan mitra pemerintah selama ini yaitu lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bersertifaksi BNSP berakreditasi dan pengajarnya yang sudah link and match dengan dunia industri," tuturnya.
Ia juga menyarankan agar program Kartu Pra Kerja sebaiknya diubah menjadi bantuan ekonomi atau kompensasi kerja. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 20 triliun yang digelontorkan tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Anggaran Rp 20 triliun daripada jadi pelatihan online berbiaya mendingan jadi kompensasi kerja. Bentuknya bisa paket belanja sembako di gerai yang ditunjuk pemerintah," paparnya. "Saya yakin DPR akan setuju dengan sistem back up rakyat lewat konteks itu, jadi bukan pra kerja tapi kompensasi kerja."
(wk/nidy)
