Masalah tak cukup sampai di situ. Sejak pandemi corona menyebar, proses belajar mengajar beralih ke metode daring. Yang mana, hal ini masih belum menemukan formula yang tepat.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 04 Mei 2020 - 15:00 WIB
WowKeren - Pandemi corona (COVID-19) turut menyebabkan penurunan kondisi ekonomi di Indonesia. Tak pelak hal ini pun berpotensi akan memberikan dampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mewaspadai ancaman putus sekolah di tengah krisis seperti sekarang ini. Pasalnya, hal itu tak lepas dari kesulitan para orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya," kata dia melalui keterangan tertulis seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (4/5). "Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah."
Tidak semua sekolah membebaskan pungutan biaya sehingga hal itu mungkin saja terjadi. Sementara itu masih banyak sekolah swasta di Indonesia yang tentu saja tidak akan semudah itu membebaskan biaya sekolah bagi para muridnya.
Tak pelak hal ini akan berujung pada potensi dimana akan ada banyak sekolah yang gulung tikar di tengah wabah. Ia menyebut jika berdasarkan jajak pendapat yang telah dilakukan oleh Kemendikbud, ada hampir 56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan biaya operasional.
Masalah tak cukup sampai di situ. Sejak pandemi corona menyebar di Indonesia, proses belajar mengajar beralih ke metode daring. Yang mana, hal ini sendiri masih belum menemukan formula yang tepat. Alhasil, ancaman depresi juga menghantui guru, orang tua sampai siswa.
Tak sedikit guru yang masih memberikan tugas secara bertumpuk pada para muridnya. Sehingga hal ini membuat orang tua harus mendampingi anak mereka mengerjakannya.
"Padahal mereka (orang tua) juga harus menghadapi situasi yang serba sulit," lanjut Ubaid. "Belajar model seperti ini tidak boleh diterus-teruskan. Harus segera diberhentikan."
JPPI menyarankan agar pemerintah membentuk kurikulum darurat. Kurikulum ini penting untuk membuat agar kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan pencapaian target pendidikan bisa diukur secara pasti.
(wk/zodi)
