Dalam rincian anggarannya, Kementan mengaku memerlukan biaya sampai Rp 9 juta untuk mengadakan seekor babi dan ratusan ribu untuk seekor ayam lokal. Menjadi polemik, Kementan pun buka suara.
- Elvariza Opita
- Senin, 04 Mei 2020 - 22:09 WIB
WowKeren - Kementerian Pertanian saat ini sedang menjadi sorotan banyak pihak. Bagaimana tidak? Baru saja Kementan terungkap hendak merogoh kocek sampai Rp 9 juta untuk mengadakan seekor babi.
Dilansir dari Detik Finance, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan mengalokasikan dana sampai Rp 5,03 miliar untuk 550 ekor babi. Komisi IV DPR RI pun langsung mengkritik keras rencana tersebut.
Menanggapinya, Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono pun memberikan klarifikasi. Menurutnya ada mispersepsi, dimana biaya mencapai Rp 9 juta itu tak hanya mencakup pembelian seekor babi tetapi juga aspek lain seperti pakan, distribusi, dan sebagainya.
"Untuk harga babi ternyata ini ada 2 wilayah," jelas Momon dalam rapat kerja virtual dengan Komisi IV DPR RI, Senin (4/5). "Untuk pengadaan ternak babi di wilayah Papua, satu paket ini Rp 13 juta, harga ternak babi dan distribusinya Rp 10 juta, ada pakan Rp 2,16 juta, biaya pembuatan kandang Rp 100 ribu per ekor dan operasional sekitar Rp 800 ribu."
"Untuk pengadaan ternak babi di wilayah non-Papua, harga ternak babi dan distribusinya hanya Rp 3 juta, pakannya sebanyak 120 kilogram (kg) ini Rp 970 ribu selama 2 bulan, ada pembuatan kandang dan operasional," imbuhnya menjelaskan. "Jadi Rp 9 juta ini paket, dan di wilayah yang berbeda. Jadi mungkin ini nanti bahasanya bukan ekor, tapi paket."
Hal senada juga terjadi pada pengadaan ayam lokal yang juga menelan biaya sangat besar. Masih dikutip dari Detik Finance, negara harus mengucurkan dana sampai Rp 26,96 miliar demi mengadakan 35 ribu ekor ayam lokal, atau harga per ekornya mencapai Rp 770 ribu. Harga ini jelas jauh berbeda dengan harga ayam di pasaran saat ini.
Kendati telah diberikan penjelasan, nyatanya Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari Fraksi PDI Perjuangan menilai masih ada yang janggal dalam rincian anggaran tersebut. Ia menilai ada yang dipaksakan dalam memasukkan anggaran program ini.
"Bahan kemarin itu nggak ada ini. Ini kan seolah-olah Rp 26 miliar nggak boleh ke luar, kan itu," kata Sudin. "Cobalah pikir ini, kasih saya pemahaman. Jangan dipaksakan, kalau memang nggak bisa hilangkan saja programnya, ini kan dipaksakan."
(wk/elva)
