WowKeren - Presiden Joko Widodo telah menyatakan niatnya untuk menjalani program cetak sawah guna mengatasi masalah kritis pangan akibat pandemi virus corona (COVID-19). Jokowi bahkan telah membidik lahan gambut di Kalimantan untuk melancarkan programnya.

Namun, rencananya Presiden Jokowi tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, ada yang mengatakan jika program itu berpotensi menciptakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti zaman orde baru.

Kini, sorotan kembali datang dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak serampangan dalam program cetak sawah baru untuk mencegah krisis pangan.

”Termasuk tidak (boleh) ada motif tersembunyi,” ujar Dewi dalam diskusi lewat konferensi video, Jumat (8/5). “Misalnya untuk menyelamatkan perusahaan kontraktor. Tentunya kita berharap Jokowi tidak serampangan menggagas program cetak sawah baru.”

Selain konflik kepentingan, Dewi juga memberi peringatan terhadap Jokowi agar jangan sampai program cetak sawah justru menimbulkan konflik agraria baru. Pasalnya, sudah banyak proyek cetak sawah yang dilaporkan menggunakan lahan milik masyarakat adat.

Hal tersebut justru sering memicu kericuhan antara masyarakat adat dengan aparat keamanan selaku perwakilan negara. “Kalau program dilakukan untuk menjawab defisit pangan. Jangan panen problem baru, yaitu konflik agraria,” pungkas Dewi.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh etua Dewan Nasional FIAN Indonesia, Laksmi Savitri. Menurutnya, program cetak sawah dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah berpotensi mengundang broker atau calo tanah dalam memudahkan pelepasan tanah warga setempat sehingga merugikan rakyat.

”Broker bisa muncul dimana pun, apalagi di proyek kebun pangan. Apa bedanya kebun pangan dan sawah? Kalau sawah kepemilikan per petak,” jelas Laksmi. “Kalau kebun pangan skala luas, monokultur dan korporasi. Kondisi seperti itu broker bisa bermunculan.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan Jokowi telah memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuka lahan persawahan baru. Hal ini sebagai langkah mengatisipasi ancaman ancaman krisis pangan yang terjadi akibat wabah virus corona.

Menteri Airlangga menjelaskan jika lahan untuk cetak sawah baru ini berupa lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah seluas 900 ribu hektare (ha). Ia bahkan mengklaim lahan yang sudah siap digarap oleh pemerintah ada sekitar 300 ribu hektare.