Wamendes menilai perlu adanya perbaikan data penerima bantuan sosial yang dimiliki oleh pemangku kebijakan. Tak hanya pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 13 Mei 2020 - 18:58 WIB
WowKeren - Pemerintah telah menganggarkan dana untuk memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang terimbas pandemi corona (COVID-19). Namun sayangnya, penyaluran bansos ini diwarnai dengan permasalahan tumpang tindih.
Hal itu disebabkan karena adanya persoalan pada data penerima bansos. Tak terkecuali seperti yang terjadi di Jakarta.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menyebut DKI Jakarta adalah provinsi paling kacau dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima Bantuan Sosial.
"Yang paling ngawur itu data Provinsi Jakarta," kata dia saat melakukan siaran langsung di Facebook Migran Care, Selasa (12/5). "Nah itu memang datanya kacau sekali."
Budi menilai jika perlu adanya perbaikan data penerima bantuan sosial yang dimiliki oleh pemangku kebijakan. Tak hanya pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat. Ia menyebut jika sejak 2011 lalu, data penerima bansos memang belum pernah diperbarui sehingga harus segera direvisi.
"Persoalan data harus diperbaiki bersama, konsolidasi data DTKS kita, data terpadu ini harus dievaluasi dan direvisi," ujar Budi. "Karena sejak 2011 enggak pernah di-update, karena itu sehingga banyak data ngawur."
Hal itu bisa dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT). Pemimpin RT seharusnya bisa untuk mulai mengkonsolidasikan dan melakukan penataan kembali terkait warganya yang memang layak untuk mendapatkan bantuan akibat terimbas pandemi virus.
"RT itu kan yang paling tahu mana tetangganya yang paling susah," terang Budi. "Jadi ada proses pengumpulan data, proses verifikasi dan validasi. Kita harus lakukan konsolidasi data, terutama kesejahteraan sosial."
Masyarakat juga diminta untuk bisa berperan aktif dalam melaporkan adanya kejanggalan dalam penerimaan bantuan sosial. Misalnya ketika Wakil Ketua DPRD Jawa Timur masuk daftar list penerima bantuan sosial. Hal-hal seperti ini cukup menggelitik dan tidak seharusnya terjadi.
"Itu kan lucu dan enggak bener, kita harap ke masyarakat untuk sama-sama jaga. Pantau, laporkan kalau ada kejanggalan," kata dia.
(wk/zodi)
