Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kekurangan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) corona, tiga menteri Jokowi langsung mencium adanya kejanggalan.
- Ruth Meliana
- Kamis, 07 Mei 2020 - 10:55 WIB
WowKeren - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah meminta agar pemerintah pusat menanggung semua anggaran bantuan sosial (bansos) untuk warga ibu kota. Gubernur DKI Anies Baswedan beralasan jika Pemprov DKI mulai kekurangan anggaran untuk pengadaan bansos di tengah pandemi virus corona (COVID-19) ini.
Namun, hal tersebut justru memicu kecurigaan dari tiga Menteri Presiden Joko Widodo. Mereka yang mencium adanya kejanggalan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan jika tadinya Pemprov DKI telah memberikan bansos terhadap 1,1 juta keluarga di gelombang pertama. Namun, ia mengeluhkan saat Pemprov DKI meminta pemerintah pusat menanggung bansos untuk gelombang selanjutnya.
”Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5). “Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat.”
Keluhan serupa juga diungkapkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menyatakan penyaluran bansos DKI tak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemerintah pusat. Kala itu, pemerintah pusat sepakat hanya akan menyalurkan bansos kepada 1,3 juta kepala keluarga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI.
Juliari juga menemukan kekacauan di lapangan setelah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI. Pasalnya, ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
”Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian,” kata Juliari.” Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI.”
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy tak ketinggalan ikut menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta yang dinilai janggal. Bahkan, ia mengaku telah menegur Anies lantaran banyaknya kekacauan data-data penerima bansos di ibu kota Indonesia itu.
”Itu (bansos) sekarang problem-nya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem-nya data,” ujar Muhadjir. “Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur.”
Meski disorot, Anies sendiri sebelumnya telah menyatakan jika penyaluran bansos corona di DKI Jakarta berjalan dengan lancar. Ia bahkan mengklaim jika 98 persen bansos dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
(wk/lian)
