WowKeren - Pemerintah kembali membuat geger publik dengan rencana menaikkan besaran iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedianya iuran baru ini akan berlaku mulai Juli 2020 mendatang.

Tak pelak reaksi keras diterima dari berbagai kalangan atas rencana kenaikan iuran ini. Pihak Istana pun berusaha "membela diri" dengan memberikan jaminan terkait penanganan pasien. Apakah itu?

Disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan, kenaikan iuran ini akan diimbangi dengan perbaikan layanan. Termasuk diantaranya jaminan bahwa tak akan ada lagi pasien BPJS Kesehatan yang ditolak oleh rumah sakit.

"Dulu kan misalnya (ada masalah) sistem informasi ketersediaan tempat tidur RS," kata Abetnego, Kamis (14/5). "Sekarang kan sistemnya sudah online, enggak ada lagi orang ditolak-tolak."

Abetnego menegaskan setidaknya ada 10 langkah perbaikan layanan BPJS Kesehatan yang mengiringi kenaikan iuran ini. Selain soal sistem informasi, mutu pelayanan di RS pun akan ditingkatkan. Sehingga proses antrean dan pelayanan kepada pasien dapat dilakukan lebih cepat.

"Saya harus ngecek lagi," ungkap Abetnego, seperti dilansir dari Kompas, Jumat (15/5). "Tapi ada 10 langkah yang akan terus diperbaiki dalam pelayanan kecepatan di dalam BPJS kita ini."

Oleh karenanya, ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang diperlukan untuk meningkatkan mutu keseluruhan operasional BPJS Kesehatan. Sebab defisit yang membeli BPJS Kesehatan lah, imbuh Abetnego, yang selama ini menyebabkan mutu pelayanan menjadi buruk.

Kendati demikian, Abetnego juga tak menutup mata atas kondisi masyarakat saat ini yang juga terpuruk akibat pandemi COVID-19. Namun, sambungnya, saat ini pemerintah pun juga dalam kondisi yang sulit sehingga perlu solidaritas bersama untuk mengatasinya.

"Negara juga dalam situasi yang sulit. Penerimaan negara juga menurun drastis," pungkas Abetnego. "Jadi justru semangat solidaritas kita dalam situasi ini."