WowKeren - Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengkiritik Amerika Serikat atas sikap yang dinilai mengintervensi masalah antar-Korea.

Laporan dari media lokal Korut pada Kamis (11/6) mengatakan Washington sudah seharusnya tidak ikut campur dan memilih diam. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Korut mengancam AS harus bersikap demikian, jika ingin pemilihan Presiden yang akan digelar pada tahun ini berjalan lancar.

"Jika AS menyentuh urusan orang lain dengan pernyataan ceroboh, yang jauh dari urusan mereka di saat situasi politik negara itu tengah dalam kebingungan, maka ada hal yang tidak menyenangkan dan sulit harus dihadapi," ujar Kwon Jong Gun, direktur jenderal untuk urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korut dalam sebuah pernyataan pada kantor berita KCNA.

Pernyataan itu muncul setelah Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pihaknya kecewa karena Korut menangguhkan hotline komunikasi dengan Korea Selatan pada Selasa (9/6) lalu. "Akan lebih baik tidak hanya untuk kepentingan AS, tetapi juga untuk memudahkan pemilihan presiden mendatang," ujar Kwon.

Dilansir Al Jazeera pada Jumat (12/6), AS disebut harus menahan lidah dan mengatasi masalah dalam negerinya sendiri. Tidak jelas apa maksud dari pernyataan Pemerintah Korut terkait ancaman terhadap pemilihan presiden AS atau dimaksudkan menganggu kampanye Presiden Donald Trump yang berupaya kembali mendapatkan jabatan sebagai pemimpin AS untuk periode kedua.

Di sisi lain, Korea Utara sebelumnya menyatakan akan memotong saluran komunikasi dengan Korea Selatan, menyusul adanya kasus pembelot yang mengirim selebaran dan sejumlah materi lainnya di wilayah perbatasan. Pada Rabu (10/6), Korsel mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap dua organisasi yang melakukan operasi tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya Trump dan Pemimpin Korut, Kim Jong-un telah menggelar serangkaian pertemuan puncak bersejarah pada 2018 dan 2019 untuk membahas denuklirisasi. Namun, pertemuan tersebut menemui jalan buntu, dan AS tetap menerapkan sanksi bagi Korea Utara.

Korea Utara telah meminta pembebasan sanksi internasional yang selama ini didapatkan negara itu, sebagai syarat upaya denuklirisasi dilakukan. Namun, AS terus menginginkan langkah-langkah pelucutan seluruh senjata nuklir yang kuat terlebih dahulu.