Buntut kemarahan Presiden Jokowi kepada Kemenkes terkait penanganan pandemi, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia ikut mempertanyakan sense of emergency.
- Ruth Meliana
- Senin, 29 Juni 2020 - 14:40 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo rupanya sempat memberikan teguran keras kepada jajaran menterinya terkait penanganan pandemi virus corona (COVID-19) di Indonesia. Bahkan, Jokowi secara khusus menyampaikan rasa jengkelnya terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan mengancam akan melakukan reshuffle jika tidak ada perbaikan.
Kekesalan Presiden Jokowi kepada Kemenkes dikarenakan lambatnya penggunaan dana penanganan virus corona. Padahal, Jokowi menilai situasi di Indonesia saat ini sudah gawat darurat. Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono lantas angkat berbicara mengenai hal tersebut.
Pandu mengatakan jika kemarahan Jokowi merupakan gambaran yang nyata mengenai birokrasi di Indonesia. Menurutnya, selama ini birokrasi di Indonesia memang berjalan cukup berbelit sehingga sulit menjadi cepat.
Dengan adanya pandemi virus corona, Pandu juga turut mengkritik bagaimana birokrasi di Indonesia yang seolah-olah tidak terpengaruh. Padahal, situasi darurat saat ini seharusnya membuat para birokrat memberikan aturan khusus yang dapat melancarkan birokrasi di Tanah Air agar penanganan pandemi bisa berjalan dengan lancar dan cepat.
”Iya birokrasi memang seperti itu, jadi mereka tidak bekerja sesuai dengan keadaan emergensi,” kata Pandu seperti dilansir dari Detik, Senin (29/6). “Jadi para birokrat itu tidak sadar bahwa mereka sekarang bekerja dalam keadaan kedaruratan.”
”Jadi sense of emergency-nya nggak ada, kaya seperti di jaman tidak ada pandemi,” sambungnya. “Jadinya mereka ya menghambat jadi mereka bukan sollution tapi problem (untuk penanganan pandemi virus corona).”
Pandu mengatakan jika masalah dalam birokrasi di Indonesia perlu segera dirombak, khususnya di tengah pandemi saat ini. Jika tidak, Pandu menyebut jika Indonesia terancam tidak bisa mengatasi pandemi virus corona.
”Iya mereka harus sadar sekarang tuh di jaman pandemi kalau perlu ganti birokratnya,” saran Pandu. “Jadi akan lebih ada harapan dibandingkan dengan menunggu dan bersabar, kita nggak bisa menunggu dan sabar ini semua selesai atau semua berubah. Kita yang harus merubahnya, kalau tidak wabah corona tidak akan selesai.”
Sebelumnya, Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri jajarannya telah menegur Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto terkait dana tersebut. Jokowi memerintahkan agar Terawan segera memberikan bantuan terkait penanganan COVID-19 hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat.
”Saya minta agar pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini dipercepat pencairannya,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 lalu yang dirilis di kanal YouTube. “Jangan sampai ada keluhan yang meninggal baru diberikan.”
”Ini harus segera disalurkan. Bantuan, santunan itu harus, mestinya begitu meninggal langsung bantuan, santunannya harus keluar,” sambungnya. “Prosedurnya di kementerian kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele kalau aturan di permen-nya (peraturan menteri) terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan.”
(wk/lian)
