Jokowi sempat mengamuk terkait masalah anggaran penanganan corona (COVID-19) yang tak kunjung cair. Ikut terseret, ini alasan Menkeu Sri Mulyani tidak salahkan Menkes Terawan.
- Ruth Meliana
- Rabu, 01 Juli 2020 - 10:30 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo sempat memarahi jajaran menterinya terkait anggaran penanganan pandemi virus corona (COVID-19) di Indonesia. Jokowi sangat jengkel saat mendapatkan laporan rendahnya realisasi belanja kementerian dan lembaga negara selama pandemi, khususnya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri sempat angkat berbicara mengenai kemarahan Jokowi yang dinilainya hanya khawatir dengan dampak pandemi, bukan karena tidak ada anggaran. Secara tegas, Sri Mulyani juga tidak mau menyalahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengenai masalah tersebut.
Meskipun ikut terseret, namun Sri Mulyani membantah jika anggaran yang masih terserap sedikit itu karena semata tanggung jawab Kemenkes. Menurutnya, masalah lambatnya anggaran kesehatan cair juga merupakan tanggung jawab sejumlah pos lain di bidang yang sama. Diantaranya adalah insentif tenaga medis hingga insentif perpajakan di bidang kesehatan.
”Ada yang berpresepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan,” ujar Sri Mulyani dalam video conference BNPB, Selasa (30/6). “Sebetulnya enggak juga, karena ada jalurnya, dari Rp 87,5 triliun ada yang bentuknya insentif pajak ke rumah sakit jasa kesehatan.”
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan jika anggaran di bidang kesehatan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antarkementerian dan lembaga, bukan hanya Kementerian Kesehatan. “Kita semua tahu, langkah-langkah di bidang kesehatan ada Kemenkes, Gugus Tugas nasional, daerah, dan tanggung jawab bersama,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menegaskan jika seluruh anggaran penanganan COVID-19 akan terus diawasi dan dipantau oleh pemerintah dengan ketat. Hal ini dilakukan agar belanja pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran, sehingga bisa memberikan ketahanan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.
”Akan kami tracking, semakin itu bisa digunakan dan dilakukan belanja ke pihak-pihak yang membutuhkan,” jelas Sri Mulyani. “Kami berharap dampaknya untuk mengatasi ekonomi di bidang kesehatan jadi lebih baik, kemungkinan pulihkan kondisi sosial dan ekonomi lebih besar.”
Adapun anggaran kesehatan Rp87,5 triliun akan digunakan untuk belanja tambahan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Diantaranya seperti pembelian Alat Pelindung Diri (APD) tahap awal hingga diberikan dalam bentuk BPJS Kesehatan.
(wk/lian)
